Pak Menpera berjanji akan membereskannya program BSPS paling lambat akhir maret 2013. Selanjutnya usulan BSPS T.A 2013 akan dilaksanakan dengan pola Desa Tuntas,"
Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi V Mulyadi meminta Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) agar menyelesaikan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun Anggaran 2012, sehingga targetnya tercapai.

"Pak Menpera berjanji akan membereskannya program BSPS paling lambat akhir maret 2013. Selanjutnya usulan BSPS T.A 2013 akan dilaksanakan dengan pola Desa Tuntas," kata Mulyadi sesuai memipin Rapat Kerja Komisi V DPR dengan Menpera Djan Faridz, di Jakarta, Rabu.

Politisi dari Partai Demokrat itu juga mengatakan bahwa kedepan program BSPS akan menuntaskan rumah tidak layak huni dalam satu desa. Sehingga, katanya, setiap tahunnya dapat menghitung berapa desa pertahunnya dapat dituntaskan salah satunya program rumah tidak layak huni.

Mulyadi menambhakan, bahwa program BSPS itu sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat.

Oleh karena itu. Komisi V berkewajiban betul-betul mengawal program pemerintah ini agar berjalan sesuai yang diharapkan.

"Program tersebut harus benar-benar berjalan dengan baik. Tentunya jangan sampai ada masyarakat kecewa dengan program-program pemerintah tersebut," kata Mulyadi.

Menurut dia, Komisi V DPR juga meminta Kementrian Perumahan Rakyat ke depannya tidak  mengubah lagi. "Sehingga selanjutnya anggaran dapat di finalisasi satuan tiga (RKA-KL rinci) untuk dikirim ke Badan Anggaran dan Menteri Keuangan," ujarnya.

Rapat Komisi V yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V Ir Mulyadi dan di dampingi Ketua Komisi V Laurend bersama jajaran Menpera Rabu. 6 Maret 2013 sempat terjadi perdebatan dari anggota DPR RI salah satunya mengenai koreksi dan masukan dari Menpera.

"Yah setelah berhalangan hadir empat kali, akhirnya hari ini Menteri Perumahan datang ke DPR untuk melanjutkan rapat yang tertunda sejak 15 Januari. Rapat barusan menyetujui usulan perubahan ketiga yang diusulkan Menpera yaitu pergeseran anggaran antar Satuan Kerja (Satker)  di Kementerian Perumahan, termasuk usulan pembatalan program Rusun Kali Ciliwung," kata Mulyadi.(*)

Pewarta: Ruslan Burhani
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2013