mana mungkin sebuah daerah akan maju kalau tenaga pendidiknya tidak cukup
Jakarta (ANTARA) - Tiga daerah yakni Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Kabupaten Sumba Tengah, NTT, dan Kota Tomohon, Sulawesi Utara  mengoptimalkan kuota formasi Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dan Perjanjian Kerja (ASN PPPK) guru tahun 2023 demi pendidikan berkualitas.

“Guru harus optimal karena mereka yang akan mencerdaskan anak bangsa, maka sangat perlu adanya pengangkatan ASN PPPK sehingga guru tidak khawatir akan nasibnya dan bisa berkontribusi penuh untuk siswa,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro Nur Sujito pada keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Nur Sujito mengatakan, pihaknya konsisten mengusulkan formasi ASN PPPK sesuai dengan kebutuhan daerah, dengan mengajukan 1.951 formasi dari yang sebelumnya 1.651. Selain itu, Kabupaten Bojonegoro juga sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp132 miliar.

“Daerah kami komitmennya sangat bagus terkait pembinaan Sumber Daya Manusia, apalagi ini berkaitan dengan masa depan para siswa” katanya.

Baca juga: Kemendikbudristek dorong pemda tambah formasi guru PPPK 2023
Baca juga: DPR: Pengangkatan ribuan guru ASN PPPK perbaiki kualitas pendidikan

Senada dengan Nur Sujito, Kepala Dinas Pendidikan Sumba Tengah Meha Umbu juga menyatakan bahwa optimalisasi formasi ASN PPPK sangat membantu daerahnya untuk meningkatkan kualitas sumber daya guru.

“Kami sangat terbantu dengan pengajuan formasi ASN PPPK, selain bisa meningkatkan kualitas hidup, guru juga bisa fokus melayani siswa secara optimal. ASN PPPK sangat membantu meningkatkan kualitas SDM, khususnya tenaga guru di daerah,” kata Meha.

Sedangkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Tomohon Juliana Dolvin Karwur mengatakan, pihaknya tidak hanya mengoptimalkan kuota, tetapi juga memastikan formasi yang diajukan dapat memberikan kepastian kepada guru honorer yang lulus untuk memperoleh penempatan.

“Kita tidak akan mampu berdaya saing kalau sumber dayanya tidak andal. Untuk mendapatkan sumber daya yang andal maka harus dimulai dengan ketersediaan guru. Mana mungkin sebuah daerah akan maju kalau tenaga pendidiknya tidak cukup,” kata Juliana.

Ia berharap para guru honorer yang lulus batas nilai minimal atau passing grade bisa berperan besar dalam memajukan kualitas pendidikan di Kota Tomohon, dan mewujudkan visi Kota Tomohon sebagai kota maju dan berdaya saing.

Baca juga: 293 ribu guru honorer jadi ASN lewat program ASN PPPK
Baca juga: Pemda dukung program seleksi guru ASN PPPK

Sebelumnya, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nunuk Suryani menegaskan, Pemda memang diminta mengoptimalkan kuota mengingat jumlah formasi yang dibutuhkan untuk guru ASN PPPK di tahun 2023 sebanyak 601.174.

“Kami mohon untuk membuka dan menambah formasi, jika ada hal yang mengganjal akan kita selesaikan bersama,” tutur Nunuk.

Komitmen untuk mengoptimalkan formasi kuota guru ASN PPPK ini dilakukan bersama dalam rapat koordinasi dan sinkronisasi bersama Kemendikbudristek, yang sekaligus mendorong Pemda untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan di daerah masing-masing.

Baca juga: Pakar sebut kejelasan status guru honorer sangat mendesak
Baca juga: Kemendikbudristek: Tak semua guru lulus PG 2021 bisa diangkat 2022
Baca juga: Kemendikbudristek sebut sejumlah daerah sudah ajukan formasi guru PPPK

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2023