Suksesi kepemimpinan nasional yang akan segera berlangsung rupanya tidak serta merta membuat pelaku ekonomi wait and see
Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mengapresiasi perekonomian nasional, yang semakin menunjukkan kinerja ekspansif saat mengakhiri semester pertama 2023.

"Suksesi kepemimpinan nasional yang akan segera berlangsung rupanya tidak serta merta membuat pelaku ekonomi wait and see," ujar Said dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin.

Maka dari itu, dirinya berharap pertumbuhan perekonomian pada semester II 2023 bisa jauh lebih baik dari kuartal I 2023 yang sebesar 5,03 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy).

Kendati demikian, pencapaian pertumbuhan ekonomi RI pada triwulan pertama tahun ini masih lebih baik dari sejumlah negara maju dan kawasan, seperti Tiongkok 4,5 persen (yoy), Jepang 1,3 persen (yoy), Amerika Serikat 1,6 persen (yoy), India 4,1 persen (yoy), dan Uni Eropa 1,3 persen (yoy).

Menurut Said, pelaku ekonomi kini semakin melek dengan situasi politik nasional dan melihat arti penting bahwa perekonomian harus terus bergerak tanpa harus dibayangi kekhawatiran, khususnya atas dinamika politik yang berimplikasi pada ketidakpastian kebijakan.

Kepercayaan investor global terhadap kinerja perekonomian nasional juga terjaga dengan baik, yang tercermin dalam peningkatan pergerakan arus modal global ke negara pasar berkembang alias emerging market.

Di Indonesia, aliran modal masuk ke pasar obligasi hingga 21 Juni 2023 tercatat mencapai Rp80,79 triliun sejak awal tahun (year-to-date/ytd), sedangkan di pasar saham terakumulasi sebesar Rp16,87 triliun (ytd).

Sementara itu, dia tak menampik berbagai harga komoditas ekspor unggulan Indonesia seperti minyak sawit, nikel, batu bara, hingga minyak bumi, cenderung menurun dan mempengaruhi kinerja ekspor.

Namun, menurunnya harga komoditas global mampu dikelola cukup baik oleh pemerintah, sehingga pendapatan negara terjaga dengan baik.

Hingga akhir bulan Juni 2023, realisasi pendapatan negara mencapai Rp1.4079 triliun atau tumbuh 5,4 persen (yoy). Realisasi ini juga telah telah mencapai 57,2 persen dari target yang sebesar Rp2.463 triliun.

"Kami mengapresiasi kinerja pemerintah pada sektor perpajakan. Di tengah gempuran isu miring terkait perpajakan, pemerintah masih bisa mempertahankan kinerja penerimaan perpajakan," tuturnya.

Said menyebutkan realisasi penerimaan pajak pada akhir Juni 2023 mencapai Rp970,2 triliun atau 56,5 persen dari target.

Pencapaian penerimaan pajak tumbuh 9,9 persen (yoy), yang ditopang oleh pajak penghasilan (PPh) badan yang tumbuh 26,2 persen (yoy) dan pajak pertambahan nilai (PPN) dalam negeri yang tumbuh 19,5 persen (yoy).

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga meningkat 5,5 persen (yoy) pada semester I 2023 mencapai sebesar Rp302,1 triliun.

Di sisi lain, realisasi belanja negara mencapai Rp1.255,7 triliun atau telah mencapai 41 persen dari target dalam APBN 2023 sebesar Rp3.061,2 triliun.

Ia pun berharap pemerintah bisa melakukan percepatan belanja agar memberikan efek ungkit lebih awal bagi perekonomian nasional, namun harus disertai dengan prinsip tata kelola penggunaan keuangan negara dengan baik.

Dengan realisasi belanja dan pendapatan negara tersebut, terdapat surplus anggaran sebesar Rp152,3 triliun, dengan keseimbangan primer yang juga mengalami surplus Rp368,2 triliun.

"Pencapaian ini kami harapkan bisa menekan kebutuhan pembiayaan yang bersumber dari surat berharga negara (SBN) maupun pinjaman, yang kerap kali menjelma menjadi serangan politik bagi pemerintah, terlebih lagi saat ini kita memasuki tahun politik. Lebih dari itu, untuk menjaga keberlangsungan fiskal kita lebih sehat," sebut Ketua Banggar.

Baca juga: Banggar DPR RI setujui postur makro fiskal tahun 2024
Baca juga: Banggar dan pemerintah sepakati asumsi makro pendahuluan RAPBN 2024
Baca juga: Banggar DPR setujui tambahan pagu anggaran empat kemenko

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2023