“Kita sudah integrasi dengan SILOG KPU dan sudah menyiapkan dashboard real time yang hari ini sedang diuji coba agar nanti di mana barang itu, di-transport menggunakan apa, kemudian sampai di mana itu semua transparan bisa kelihatan,” kata Direktur Utama PT Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI di DPR, Jakarta, Selasa.
Faizal menegaskan bahwa PT Pos Indonesia siap menjadi partner resmi atau verified vendor logistik Pemilu untuk kiriman domestik dan internasional pada Pemilu 2024 dengan mengoptimalkan logistik multimoda melalui perluasan jaringan sesuai kebutuhan kiriman Pemilu.
Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang jasa kurir, logistik dan transaksi keuangan ini telah memberikan daftar Service Level Agreement (SLA) kepada Badan Pengawas Pemilu yang salah satunya berisi tenggat waktu pengiriman logistik pemilu dari gudang pusat ke gudang KPU/KPUD hingga Tempat Pemungutan Suara.
SLA tersebut diantaranya adalah pengiriman antarpulau dengan pengiriman yang dibutuhkan kurang dari 4 hari menggunakan shipping line. Kemudian jika menggunakan truk, pengiriman intrapulau membutuhkan waktu kurang dari 3 hari, pengiriman intrapulau yang tersedia rel menggunakan kereta api membutuhkan waktu kurang dari 3 hari hingga kargo udara yang disiapkan untuk pengiriman intra atau antar pulau dengan waktu 1-2 hari.
“First mile ada, mild mile, dan last mile sudah ada. Bahkan untuk last mile kita sudah siapkan bantuan untuk gudang-gudang. Jadi tidak hanya transportasi, gudang, terminal itu semua adalah bagian dari logistik multimoda,” paparnya.
Sedangkan untuk kesiapan armada darat sendiri, Pos Indonesia telah menyiapkan lebih dari 10 ribu armada. Seperti motor, blindvan, truk engkel hingga truk wingbox. Pos Indonesia juga bekerja sama dengan BUMN lain di bidang transportasi darat, laut dan udara.
Tak hanya itu, Pos Indonesia juga memiliki lebih dari 1 juta rute domestik dan 200 negara tujuan di dunia yang siap menjadi aliran distribusi logistik untuk suksesnya penyelanggaraan Pemili di seluruh tempat.
Adapun pada penghujung RDP, Komisi VI DPR RI sepakat untuk mendukung Pos Indonesia kembali official partner logistik Pemilu 2024 seperti yang sebelumnya telah terjadi pada tahun 2004 dan 2009.
“Komisi VI DPR RI mendukung PT Pos Indonesia (Persero) sebagai official partner atau verified vendor logistik Pemilu untuk kiriman domestik dan internasional Pemilu tahun 2024,” seperti dikutip dari draft kesimpulan RDP yang dibacakan oleh Wakil Ketua Komisi VI Martin Manurung selaku pimpinan RDP.
Baca juga: PT Pos bantu logistik Universitas Terbuka untuk efektifkan pengajaran
Baca juga: PT Pos sebut distribusi bansos stunting lebih berat dari bantuan beras
Baca juga: PT Pos Indonesia permudah pengambilan Bansos Sembako-PKH
Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2023
