“Hal ini dilakukan agar akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan bisa diperoleh dengan mudah,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu.
Ia mengakui kunjungannya ke Provinsi Papua Barat Daya pada 14 Juli 2023 untuk untuk mengetahui kondisi akses layanan kesehatan dan mendapatkan masukan secara langsung baik dari pemerintah daerah (pemda), mitra kerja, maupun masyarakat umum, tentang realisasi program dan anggaran yang dibiayai oleh pemerintah pusat melalui APBN.
Sebab, menurutnya, persebaran fasilitas kesehatan belum merata sepenuhnya baik untuk sarana dan prasarana maupun tenaga kesehatan.
“Kunjungan kerja ini juga bertujuan untuk menyerap aspirasi dari masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan JKN serta membangun engagement dan memperoleh informasi, hingga mendapatkan gambaran secara komprehensif permasalahan masyarakat. Juga memonitor pelaksanaan program-program instansi/badan mitra kerja Komisi IX DPR RI, salah satunya pelaksanaan BPJS Kesehatan di Provinsi Papua Barat Daya,” katanya.
Baca juga: Komisi IX DPR RI perjuangkan aspirasi Provinsi PBD dibidang kesehatan
Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan David Bangun menambahkan jika cakupan kepesertaan JKN di Provinsi Papua Barat Daya sampai dengan 1 Juli 2023 telah mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yaitu 98 persen pada tahun 2024.
David mengaku seluruh rumah sakit di wilayah setempat sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan baik 118 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun puskesmas yang memiliki 86 dokter umum, serta sembilan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) dan satu klinik utama.
“Tapi masih terdapat 27 puskesmas yang tidak memiliki dokter umum,” katanya.
Dengan data tersebut, BPJS Kesehatan terus menggaungkan peningkatan kualitas layanan oleh internal dan ekosistem JKN melalui inovasi serta digitalisasi, sehingga dilakukan penguatan layanan kesehatan berbasis digital sepanjang tahun 2023.
“Program JKN yang diselenggarakan BPJS Kesehatan berperan memberikan perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang layak,” katanya.
Baca juga: Komisi IX minta pemerintah kejar ketertinggalan indikator kesehatan
Baca juga: Komisi IX: JKN beri perlindungan dari risiko finansial layanan RS
Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2023
