"Sinergi ini penting karena pembangunan pariwisata harus lintas sektoral, tidak bisa jalan sendiri," ujar Solahuddin kepada ANTARA di Medan, Selasa.
Dia melanjutkan, dalam promosi pariwisata, pemerintah akan memperkenalkan dan mempublikasikan destinasi wisata wilayahnya demi meningkatkan kesadaran calon wisatawan.
Sementara pihak swasta, kata Solahuddin, bertugas untuk memasarkan dan menjual objek wisata tersebut.
"Ketika calon pembeli bertanya soal harga, transportasi, hotel itu, kan, bukan ranah pemerintah. Itu urusan sektor swasta," tutur dia.
Oleh karena itu, Asita Sumut berharap Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Sumatera Utara melibatkan swasta misalnya perusahaan perjalanan ketika melakukan promosi terutama di luar negeri.
Disbudpar Sumut memang berencana memperkuat promosi pariwisata daerahnya di luar negeri pada tahun 2024 setelah beberapa tahun sebelumnya, termasuk tahun 2023, pihaknya tidak menganggarkan kegiatan tersebut lantaran terbatasnya anggaran dari pemerintah untuk itu.
Menurut Solahuddin, ada beberapa kegiatan internasional yang dapat diikuti oleh Pemprov Sumut untuk berpromosi kekayaan pariwisata Sumut seperti Malaysian Association Tour and Travel Agents (MATTA) Fair di Malaysia, Internationale Tourismus Börse (ITB) Asia di Singapura dan Berlin serta World Travel Market di London.
"Pihak swasta seperti Asita sebenarnya rutin berangkat setiap tahun ke beberapa acara di luar negeri. Namun, kalau ada dukungan pemerintah, daya jangkaunya akan lebih besar dan dengan begitu diharapkan lebih banyak wisatawan datang ke Sumut," kata Solahuddin.
Baca juga: Disbudpar Sumut: Usulan objek wisata baru wajib disertai rencana induk
Baca juga: Disbudpar: Wisatawan Malaysia nyaman berkunjung ke Sumatera Utara
Pewarta: Michael Siahaan
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2023
