Karena sebagian besar pelaku UMK baik yang sudah lama menjalankan usaha maupun baru, belum memahami penerapan manajerial di dalam usahanya sehingga hasilnya tidak maksimal,Sorong (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya memperkuat kapasitas usaha mikro kecil (UMK) lewat pelatihan di bidang manajerial sebagai upaya memberdayakan UMK untuk berkembang secara optimal.
Kepala Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sorong Ir. Samsul Arifudin di Sorong, Kamis, menjelaskan pentingnya memberikan pelatihan bagi setiap pelaku UMK sebagai modal untuk mengembangkan usahanya.
"Karena sebagian besar pelaku UMK baik yang sudah lama menjalankan usaha maupun baru, belum memahami penerapan manajerial di dalam usahanya sehingga hasilnya tidak maksimal," jelas Samsul Arifudin.
Anggaran pelatihan ini bersumber dari dana otonomi khusus sehingga peserta pelatihan manajerial bersasal dari orang asli Papua dengan jumlah 35 orang yang tersebar di Distrik Salawati, Mayamuk, Aimas dan Distrik Mariat.
"Setelah kami berikan pelatihan, ada tenaga pendamping yang terus mendampingi mereka guna memastikan 35 orang ini benar-benar menerapkan sistem manajemen yang baik dan benar, supaya hasil usaha pun bisa lebih optimal," beber Samsul Arifudin.
Selain tenaga pendamping, sebut dia, di Kabupaten Sorong ada pusat layanan usaha terpadu (Plud), di dalamnya ada lima konsultan yakni konsultan bidang kelembagaan, produksi, pemasaran dan SDM. Plud ini akan menjadi wadah bagi para pelaku UMK untuk melakukan konsultasi terkait dengan solusi pengembangan usaha.
"Jadi kita harapkan pelaku UMK ini nantinya sering datang konsultasikan usahanya demi meningkatkan pengembangan usahanya," beber dia.
Berdasarkan data Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sorong, jumlah UMK sebanyak 6.735 yang terdiri dari UMK orang asli Papua sebanyak 1.525 dan UMK non orang asli Papua 4.850.
Samsul Arifudin pun mengakui bahwa 6.735 UMK itu masih aktif hingga saat ini, namun kendala yang dihadapi UMK di Kabupaten Sorong berkaitan dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia, produktifitas tidak meningkat, daya saingnya menurun, rendahnya akses pasar, minim permodalan dan tidak menguasai teknologi informasi.
Upaya lain yang ditempuh pemerintah setempat adalah membuat regulasi yang memihak kepada UMK memberikan pembinaan dan pendampingan melalui berbagai pelatihan dan menyediakan modal dan pemasaran.
"Jadi upaya ini tidak lain adalah keberpihakan kepada UMK guna tumbuh dan berkembang lebih optimal di dalam pengembangan usahanya," kata dia.
Baca juga: DPR berupaya dongkrak kapasitas wirausaha baru perbengkelan di Sorong
Baca juga: DPR RI minta BPH Migas segera realisasikan jargas di Sorong Papua
Baca juga: DPR bantu dongkrak kapasitas UMKM Sorong lewat pelatihan olahan pangan
Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2023
