"Semakin tinggi partisipasi masyarakat, saya yakin tingkat korupsi akan semakin turun. Korupsi di desa itu karena partisipasi masyarakatnya rendah. Karena dinilai masyarakat tidak peduli," ujar Mendes PDTT dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Menurutnya, dengan meningkatnya Dana Desa diperlukan langkah antisipatif atas segala tindak penyalahgunaan anggaran. Semakin banyak dana yang digulirkan, maka akan banyak permasalahan yang muncul.
"Sehingga harus diimbangi dengan meningkatnya kapasitas pendamping desa dan tingginya partisipasi masyarakat yang sangat dibutuhkan mengawasi perencanaan pelaksanaan dan monitoring pembangunan di desa," katanya dalam kegiatan pembukaan Training of Trainer (ToT) peningkatan kapasitas pendamping profesional-Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) metode tatap muka regional III, di Jakarta.
Berdasarkan data yang dimiliki Kemendes PDTT terdapat 45 kades yang korupsi pada tahun 2019, 132 kades yang korupsi pada tahun 2020, 159 Kades yang korupsi pada tahun 2021 dan 174 kades yang korupsi pada tahun 2022.
Baca juga: Rencana dana desa naik, kualitas pengelolaannya harus ditingkatkan
Dalam hal mengantisipasi terjadinya korupsi itu, menurut dia, maka kewajiban pendamping desa dibutuhkan melalui peningkatan partisipasi masyarakat di dalam pembangunan.
"Tugas kita adalah bagaimana mitigasi korupsi dengan cara meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Sehingga harus betul-betul ditingkatkan supaya ada penurunan jumlah kades yang korupsi," kata Gus Halim, demikian ia biasa disapa.
Oleh karena itu ia menginginkan pada tahun 2023 ini terdapat suatu gerakan kunjungan dari rumah ke rumah oleh tenaga pendamping untuk menyampaikan atau menginformasikan atau mensosialisasikan kepada masyarakat desa tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
"Mulai dari perencanaannya, dana yang terpakai, siapa yang berhak, bagaimana cara ikut berpartisipasi, dan seterusnya. Targetnya adalah bagaimana agar semakin banyak warga yang peduli," tuturnya.
Dalam kegiatan peningkatan kapasitas pendamping desa ini, turut mendampingi Mendes PDTT yakni Kepala BPSDM Kemendes PDTT Luthfiyah Nurlaela dan Kepala Badan Pengembangan Informasi (BPI) Kemendes PDTT Ivanovich Agusta.
Untuk jumlah peserta berasal dari regional III yang meliputi provinsi Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara dan Maluku.
Baca juga: Gus Halim minta pendamping desa sosialisasikan pemanfaatan dana desa
Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2023
