"Kami selalu selama 7 tahun kepemimpinan, mengedepankan aspek hilirisasi. Segala bahan baku untuk obat, jamu, obat tradisional, kosmetik dibuat dari bahan natural untuk diolah jadi produk yang bersaing di pasar global," kata Penny K Lukito usai menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI Tahun 2023 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa.
Baca juga: Presiden yakin hilirisasi SDA bakal tingkatkan pendapatan per kapita
Penny mengatakan, sumber daya alam yang dimaksud di antaranya adalah sawit, rumput laut, kelapa, dan komoditas potensial lainnya yang dapat diolah sebagai bahan baku produk obat dan makanan.
Ia mengatakan, BPOM telah memfasilitasi "jalur hijau" kepada pelaku dengan mempermudah pemberian izin usaha sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo dalam Sidang Tahunan di Gedung MPR/DPR/DPD RI hari ini.
Peran BPOM dalam hilirisasi produk obat dan makanan dilakukan melalui pendampingan dalam pemenuhan sertifikat cara produksi baik dan izin edar produk, kata Penny menambahkan.
"UMKM ada biaya yang dijadikan nol, ada lama prosesnya misalnya pengujian tidak perlu bayar. Itu yang bisa dilakukan di BPOM dan proses dipercepat sebagai 'jalur hijau' untuk UMKM," katanya.
Baca juga: Jokowi: hilirisasi akan berbuah manis pada akhirnya
Perhimpunan Perusahaan dan Asosiasi Kosmetik (PPAK) memperkenalkan Indonesia sebagai penghasil produk kosmetik halal di pasar mancanegara melalui pemanfaatan bahan baku alami dalam negeri yang menyehatkan.
"Kami mulai edukasi masyarakat, bahwa halal itu sebenarnya sehat. Jadi, diterima di luar negeri maupun konsumen non-Muslim," kata Ketua Umum PPAK Solihin.
Ia mengatakan, salah satu komponen pendukung produk kosmetik halal adalah bahan baku yang berasal dari nabati di alam Indonesia yang telah tersertifikasi halal oleh otoritas berwenang.
Salah satu contohnya adalah manfaat kandungan air dalam bengkoang yang memiliki unsur anti-inflamasi membantu melembapkan kulit wajah agar lebih segar.
Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo dalam pidato sambutan di Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD RI mengatakan Indonesia harus menjadi negara yang mampu mengolah sumber dayanya, mampu memberikan nilai tambah dan menyejahterakan rakyatnya.
"Tapi kaya sumber daya alam saja tidak cukup, jadi pemilik saja tidak cukup, karena itu akan membuat kita menjadi bangsa pemalas yang hanya menjual bahan mentah kekayaannya, tanpa ada nilai tambah, tanpa ada keberlanjutan. Saya ingin tegaskan Indonesia tidak boleh seperti itu," katanya.
Dikatakan Presiden hilirisasi yang dilakukan adalah adalah melakukan transfer teknologi yang memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan, serta meminimalisasi dampak lingkungan.
"Pemerintah telah mewajibkan perusahaan tambang membangun pusat persemaian untuk menghutankan kembali lahan pascatambang. Hilirisasi yang ingin kita lakukan adalah hilirisasi yang tidak hanya pada komoditas mineral, tapi juga nonmineral seperti sawit rumput laut kelapa dan komoditas potensial lainnya yang mengoptimalkan kandungan lokal dan yang bermitra dengan UMKM petani dan nelayan," katanya.
Baca juga: Bamsoet sebut upaya hilirisasi demi tingkatkan kualitas industri RI
Baca juga: BPOM: Kebutuhan SDM jadi tantangan di HUT Ke-78 RI
Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2023
