"Sebagaimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, pemerintah daerah (pemda) berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melakukan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah, melalui upaya membangun Kabupaten/Kota Layak Anak,” kata Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Gianyar, Ketut Mudana, mewakili Bupati Gianyar, Selasa.
Dalam siaran pers Diskominfo Gianyar, kabupaten itu sejak 9 Agustus 2014 sudah mendeklarasikan diri sebagai Kabupaten/Kota Layak Anak.
“Hal tersebut menunjukkan komitmen Pemkab Gianyar dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak,” lanjutnya. Hingga kini predikat tertinggi yang pernah diraih Kabupaten Gianyar dalam pengembangan KLA adalah Nindya.
Baca juga: Pemkab Gianyar ajukan dua taman bermain anak untuk distandardisasi
"Pencapaian predikat tersebut didukung dengan pembangunan infrastruktur yang sudah ramah anak. Bahkan sumber daya manusia yang bersentuhan langsung dengan anak juga ditingkatkan guna menciptakan sumber daya manusia yang peka akan kebutuhan anak, berdasarkan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak," kata Ketut Mudana.
Kegiatan Bimtek Konvensi Hak Anak itu diikuti oleh berbagai institusi terkait untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Khusus Anak, khususnya di Kabupaten Gianyar.
Melalui bimtek tersebut, pihaknya ingin perkembangan pembangunan sumber daya manusia, khususnya anak, akan berkembang ke arah yang lebih baik menuju masyarakat yang lebih maju, sejahtera, dan aman.
Baca juga: Alun-alun Gianyar jadi ruang bermain ramah anak
Pewarta: Adi Lazuardi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2023
