Para anggota parlemen itu berkumpul di Lapangan Gwanghwamun Seoul sembari memegang plakat bertuliskan "Jangan Bunuh Lautan Kehidupan" dan "Hentikan Pembuangan Air Limbah Terkontaminasi Nuklir Fukushima".
Unjuk rasa tersebut dilakukan sehari setelah Jepang mulai membuang air limbah radioaktif dari Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Fukushima Daiichi ke Samudra Pasifik pada gelombang pertama.
"Jepang mengancam umat manusia di seluruh dunia dengan senjata dan pedang selama Perang Dunia II. Kali ini, Jepang melakukan terorisme dengan merusak lingkungan dan mengancam kesehatan umat manusia di seluruh dunia untuk menghemat uang," kata Ketua Partai Demokrat Lee Jae-myung.
Lee mendesak Tokyo menggunakan cara pendekatan lain, seperti menyimpan limbah itu di darat daripada mengambil langkah yang merugikan. Dengan membuang air terkontaminasi limbah nuklir itu ke laut, menurut Lee, dapat memicu gelombang penolakan dari negara-negara tetangga.
"Jepang membuang (air limbah nuklir) ke laut untuk menghemat uang. Jadi, tidak bisakah kita menyuruh mereka untuk menyimpannya di darat dengan uang yang kita bayarkan? Pembuangan air limbah yang terkontaminasi nuklir oleh Jepang ini adalah kejahatan terhadap umat manusia," kata Lee.
Pada Kamis (24/8), pukul 13.00 waktu setempat, Jepang telah membuang air terkontaminasi limbah nuklir Fukushima.
"Dan saya datang ke sini karena saya sudah tidak tahan lagi," kata Anggota Majelis Provinsi Gyeonggi Nam Jong-seob.
Bersama warga Seoul, para anggota parlemen dari Partai Demokrat berpawai sejauh sekitar 5 Km dari Lapangan Gwanghwamun menuju Kantor Kepresidenan Korea Selatan sembari meneriakkan slogan "Hentikan Pembuangan ke Laut" dan mengenakan selempang bertuliskan "Hentikan Pembuangan Limbah Kontaminasi Nuklir".
Di dekat kantor kepresidenan itu, para anggota parlemen juga menggunakan gunting untuk merobek-robek kain kuning panjang yang bertuliskan bahaya radiasi, sebagai bentuk demonstrasi atas tuntutan mereka untuk memutus aliran air limbah radioaktif dari Jepang.
Kim Yong-min, anggota parlemen dari Partai Demokrat, mengatakan bahwa aksi protes dari partai tersebut dilakukan untuk menekan Pemerintah Korsel agar menyuarakan secara tepat perihal pembuangan limbah itu di kancah internasional, serta mengambil berbagai langkah yang memungkinkan, seperti melayangkan gugatan terhadap pemerintah Jepang ke Mahkamah Internasional untuk Hukum Laut.
Nam mengatakan bahwa seluruh lautan pada akhirnya akan terkontaminasi air limbah Fukushima. Dia pun bersumpah akan mengerahkan berbagai upaya untuk mencegah hal tersebut dengan melakukan berbagai gerakan perlawanan.
"Lautan merupakan aset bersama umat manusia. Tidak ada satu negara pun yang berhak memonopolinya dan tidak seharusnya. Lautan tidak hanya dimiliki oleh generasi kita saat ini. Saya rasa tugas kita saat ini adalah mewariskannya kepada generasi mendatang tanpa merusaknya sebisa mungkin," ujar Kim Seo-jin, seorang aktivis masyarakat.
Kim yakin masyarakat Korea Selatan akan memboikot produk perikanan Jepang karena langkah itu merupakan satu-satunya cara yang dapat dilakukan untuk menyatakan penolakan mereka terhadap tindakan Pemerintah Jepang.
Diguncang gempa dahsyat dan dihantam gelombang tsunami pada Maret 2011, PLTN Fukushima mengalami kerusakan inti dan menghasilkan sejumlah masif air yang tercemar zat radioaktif dari proses pendinginan bahan bakar nuklir.
Pewarta: Xinhua
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2023
