Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya terkait dana transfer ke daerah (TKD) untuk Sumbar dalam beberapa tahun terakhir jumlahnya tidak meningkatPadang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Provinsi Sumatera Barat, Hansastri berharap APBN 2024 bisa mengakomodasi aspirasi daerah karena kebutuhan anggaran pada tahun politik tersebut semakin meningkat.
“Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya terkait dana transfer ke daerah (TKD) untuk Sumbar dalam beberapa tahun terakhir jumlahnya tidak meningkat. Kita berharap pada 2024 aspirasi daerah bisa terakomodasi," kata Sekda Provinsi Sumbar Hansastri di Padang, Selasa.
Ia mengatakan, itu saat menghadiri Rapat Kerja Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dengan Pemprov Sumbar di Padang, Selasa.
Menurut dia, ada kebutuhan belanja lain yang juga harus dikeluarkan daerah pada 2024, salah satunya anggaran untuk penyelenggaran pemilihan umum.
Oleh karena itu, ia berharapkan lewat pertemuan tersebut dapat menitip pesan ke pemerintah pusat lewat DPD RI, terkait aspirasi daerah, khususnya dana TKD.
Baca juga: Minat lelang SUN meningkat berkat postur RAPBN 2024 yang sehat
Pemerintah daerah, kata dia, memiliki keterbatasan secara regulasi untuk menambah sumber pendapatan, sehingga gerak untuk meningkatkan pendapatan pun menjadi terbatas.
Hansastri mengatakan saat ini Pemprov Sumbar bersama DPRD Sumbar telah menyepakati kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) dengan jumlah yang lebih rendah ketimbang tahun sebelumnya. Bahkan, pada KUA PPAS perubahan 2023, juga terjadi defisit karena realisasi pendapatan yang tidak memenuhi target.
Dengan kondisi tersebut, ia menyebut Sumbar butuh dukungan anggaran dari pusat melalui dana TKD.
Meski demikian, menurutnya, Pemprov Sumbar menyadari bahwa Pemerintah Pusat juga memiliki keterbatasan dalam hal pendapatan, serta agenda belanja negara berskala prioritas lainnya sehingga peningkatan TKD untuk Sumbar belum bisa dilakukan dengan maksimal sesuai kebutuhan daerah.
Sementara itu Wakil Ketua I Komite IV, Elviana menyebutkan kunjungan kerja yang dilakukan di Sumbar dimaksudkan untuk menghimpun dan menginventarisasi materi penyusunan pertimbangan DPD RI terhadap RUU APBN Tahun Anggaran 2024.
Baca juga: LMAN terima dana Rp15 triliun dari RAPBN 2024 untuk pengelolaan PSN
Upaya inventarisasi di Provinsi Sumbar itu turut melibatkan Pemda Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman, serta DJPb Sumbar.
“Agenda rapat ini merupakan bentuk pelaksanaan fungsi DPD RI dalam memberikan pertimbangan kepada DPR RI terkait RUU APBN 2024, yang bertujuan untuk mempercepat transformasi ekonomi, karena transfer ke daerah juga diharapkan mendukung transformasi ekonomi yang berkelanjutan ke depannya,” ucap Elviana.
Ikut hadir dalam Kunjungan Kerja Komite IV DPD RI itu sejumlah pejabat di lingkup organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sumbar, Wali Kota Padang Hendri Septa beserta jajaran, Wakil Bupati Padang Pariaman Rahmang beserta jajaran serta Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumbar, Syukriah.
Sementara dari Komite IV DPD RI hadir koordinator tim, Leonardy Harmainy Datuak Bandaro Basa, Wakil Ketua I Komite IV, Elviana, dan Wakil Ketua II Komite IV, Novita Anakotta.
Selain itu juga hadir Faisal Amri, Edwin Pratama Putra, Riri Damayanti, Jihan Nurlela, Alexander Fansiscus, Dharma Setiawan, TB M. Ali Ridho Azhari, Achmad Sukisman, Yustina Ismiati, Hilda Manafe, Gusti Farid Hasan Aman, Maya Rumantir, Amirul Tamim, Ikbal Djabit, hingga M. Sanusi.
Komite IV DPD RI membidangi APBN, pajak dan pungutan lain, perimbangan keuangan pusat dan daerah, lembaga keuangan dan perbankan, koperasi, UMKM, statistik, BUMN, investasi, dan penanaman modal.
Baca juga: Sembilan fraksi DPR RI sepakat lanjutkan pembahasan RUU APBN 2024
Pewarta: Miko Elfisha
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2023
