mengusulkan agar pelaku UMKM binaan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bisa memasarkan produknya pada lokasi penerapan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di lima kota administratif
Jakarta (ANTARA) -
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan bazar melibatkan wadah Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga-Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (UP2K-PKK) dalam upaya mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Ibu Kota.

"Sebanyak 56 pelaku UMKM binaan DKI Jakarta sudah membuka booth di aula Blok G dan halaman Balai Kota Jakarta. Jumlah tersebut masih akan bertambah pada hari kedua dan ketiga penyelenggaraan bazar," kata Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono di Balai Kota Jakarta, Selasa, usai meresmikan Bazar Pengembangan Kewirausahaan bagi kader PKK yang berlangsung pada 29-31 Agustus.
 
Pada kesempatan itu, Heru menyatakan dirinya bersedia menjadi   bapak angkat untuk memberdayakan UMKM di DKI Jakarta.

Heru menyatakan komitmennya untuk membina kaum ibu di kawasan Kamal, dekat Rumah Susun Tzu Chi Muara Angke, Jakarta Utara.

Selain itu, Heru juga berjanji untuk membina penjual produk makanan komunitas food truck agar nantinya bisa diisi dengan  produk dari UMKM binaan DKI Jakarta. 

Para ibu akan dibina untuk membuat produk bawang goreng.

Heru juga mengusulkan agar pelaku UMKM binaan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bisa memasarkan produknya pada lokasi penerapan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di lima kota administratif.
 
"Iya cari tempat dulu. Kita kasih kesempatan mereka untuk dagang, jualan. Ya kan HBKB pada sirip-siripnya  bisa untuk jualan,  kita kasih tempat," kata Heru.
 
Pemprov DKI Jakarta akan bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Perhubungan untuk menentukan lokasi-lokasi yang dibolehkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjual produknya.
 
Kemudian, Heru juga meminta Dinas Pertamanan dan Hutan Kota mengaktifkan taman-taman di Jakarta, seperti rumah kaca di Taman Menteng untuk digunakan sebagai lokasi berjualan bagi UMKM binaan secara bergantian.
 
Pengentasan UMKM, kata Heru dilakukan melalui pembinaan dengan memberikan  kesempatan serta tempat untuk mempromosikan dan menjual produk-produk mereka.
 
Lebih lanjut, Heru juga mengimbau organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dapat mendukung dan mengentaskan para pelaku UMKM yang menjadi binaan Pemprov DKI Jakarta, sehingga produk UMKM binaan dapat semakin dikenal masyarakat dan dapat mengembangkan usaha mereka.
 
"Saya minta semuanya, termasuk Dinas UMKM, Biro Umum, Dinas KPKP DKI, dan OPD lainnya, untuk mendukung pengentasan Jakpreneur. Dinas UMKM sendiri memiliki anggaran untuk pembinaan UMKM setiap tahunnya. Selain itu, juga bersinergi dengan sponsor,” jelas Heru.
Baca juga: Pemkot Jakbar selenggarakan bazar UMKM meriahkan HUT Ke-78 RI
Baca juga: UMKM di Jakarta Barat bisa urus sertifikasi halal di kecamatan
Baca juga: Sudin PPKUKM Jakbar catat 4.300 Jakpreneur sudah pakai QRIS

Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2023