"Toleransi merupakan kunci utama dalam mengelola perbedaan dan keragaman," kata Menag Yaqut dalam acara Jakarta Plurilateral Dialogue (JPD) 2023 di Jakarta, Selasa.
Bagi masyarakat Indonesia, kata Menag Yaqut, memperkuat budaya toleransi dan mempertahankan masyarakat majemuk yang terbuka merupakan satu garis lurus dengan keperluan dan agenda negara dalam melestarikan demokrasi dan menjamin Hak Asasi Manusia (HAM).
Baca juga: Menag tegaskan tak boleh ada atribut kampanye di instansi pendidikan
Baca juga: Menag tegaskan tak boleh ada atribut kampanye di instansi pendidikan
Dia menyebutkan pluralitas merupakan ciri kodrati dari tata realitas yang natural dan struktural.
"Oleh karena itu, penolakan terhadap pluralitas sesungguhnya berarti juga merupakan penyangkalan terhadap realitas," ujarnya.
Menurut dia, Indonesia berpengalaman dalam memperlihatkan betapa pentingnya memperkuat budaya toleransi dalam demokrasi Indonesia.
Baca juga: Menag mengaku bakal kaji wacana larangan haji lebih dari satu kali
Baca juga: Menag mengaku bakal kaji wacana larangan haji lebih dari satu kali
Hal tersebut, kata dia, karena kultur toleransi yang telah dibangun menyediakan kerangka dasar untuk kehidupan yang lebih adil bagi masyarakat yang pluralistik.
Adapun sikap intoleran, menurut dia, justru semakin meminggirkan kaum yang lemah, dan memperdalam jurang ketidakadilan dalam bermasyarakat.
"Berabad-abad sejarah menunjukkan bahwa hidup berdampingan tidak hanya mungkin terjadi, tetapi juga merupakan kekuatan," tutur Menag Yaqut.
Baca juga: Menag kawal penuntasan tujuh program prioritas Kemenag
Baca juga: Menag kawal penuntasan tujuh program prioritas Kemenag
Oleh karena itu, Menag Yaqut menyambut baik seluruh inisiatif yang dilakukan dalam gelaran JPD 2023 untuk menguatkan budaya toleransi.
Pewarta: Sean Filo Muhamad
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2023
