"Koalisi semakin tidak jelas, perubahan nama dilakukan secara mendadak tanpa dilakukan rembuk bersama PKB," katanya saat diskusi publik di Tangerang Selatan, Banten, Rabu.
Menurut dia, perubahan nama koalisi yang mendadak itu membuat PKB kaget. Padahal kesepakatan PKB bersama Gerindra dalam bentuk piagam deklarasi KKIR, sampai saat ini belum dicabut. Sementara itu KIM belum mempunyai dokumen kesepakatan atau piagam deklarasi sampai saat ini.
"Tidak apa perubahan nama, asalkan kunci kesepakatan ada di kedua ketua partai yakni Gerindra dan PKB," katanya menegaskan.
Awalnya PKB dan Gerindra menyepakati dibentuknya KKIR. Namun, setelah bergabungnya Partai Golkar dan PAN, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto mengumumkan nama baru koalisi yakni Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Prabowo Subianto mengumumkan perubahan nama koalisi di Jakarta, Senin (28/8) malam. Menanggapi pengumuman itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menegaskan akan lapor ke partai bahwa perkembangannya sudah berubah.
"Saya akan melapor ke partai dulu,” ujarnya.
Menurut Gus Muhaimin, dia tidak mempunyai hak untuk setuju atau tidak setuju atas pergantian nama itu. Tetapi, dia berkewajiban menjelaskan perubahan tersebut kepada partainya, termasuk terkait kelanjutan Piagam Sentul.
Baca juga: Zulhas buka suara soal ketidaktahuan Cak Imin pergantian nama koalisi
Baca juga: PAN tidak khawatir PKB hengkang dari Koalisi Indonesia Maju
Pewarta: Fauzi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2023
