Anggota parlemen tersebut bersama dengan warga berkumpul di alun-alun stasiun kereta di Mokpo, kota pesisir barat daya Korsel, dengan meneriakkan slogan "Kami mengecam pembuangan air limbah Fukushima yang terkontaminasi nuklir ke laut oleh Jepang".
Para demonstran mendesak Pemerintah Korsel mengajukan gugatan ke pengadilan internasional untuk hukum laut terhadap Pemerintah Jepang dan mengambil langkah mendukung nelayan dan industri perikanan yang mengalami kerugian.
Pemimpin Partai Demokrat Korsel Lee Jae-myung mengatakan bahwa Jepang membuang air limbah radioaktif ke laut hanya untuk menghemat biaya. Menurut Lee, tindakan Jepang itu merupakan suatu kejahatan yang mengorbankan masyarakat di Korsel dan dunia.
Lebih lanjut, Lee menyebutkan bahwa Pemerintah Korsel harus secara tegas menentang pembuangan limbah ke laut oleh Jepang karena mengancam keselamatan seluruh umat manusia.
"Laut adalah milik seluruh umat manusia, namun Jepang mengubah laut menjadi tempat pembuangan air limbah nuklir," kata Ketua Federasi Nelayan Provinsi Jeolla Selatan Noh Pyeong-woo dalam unjuk rasa tersebut.
Noh menegaskan pembuangan air limbah Fukushima akan menimbulkan ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap seluruh umat manusia dan seluruh ekosistem. Dia pun mendesak Tokyo untuk berhenti menimbulkan masalah bagi umat manusia dengan air limbah yang terkontaminasi nuklir.
Dilanda gempa besar dan tsunami pada Maret 2011, Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Fukushima Daiichi mengalami pelelehan dan menghasilkan air yang tercemar zat radioaktif dalam jumlah besar dari proses pendinginan bahan bakar nuklir.
Jepang kemudian mulai membuang air limbah radioaktif dari PLTN Fukushima Daiichi yang lumpuh itu ke Samudra Pasifik pada Kamis (24/8).
Pewarta: Xinhua
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2023
