"Program prioritas yang saya susun bersama dengan seluruh pejabat utama polda, saya menempatkan area publik yang aman dan nyaman sebagai prioritas utama," kata Agung ditemui di Mapolda Sumut, Medan, Senin.
Mantan Asisten Bidang Operasi Kapolri itu menjelaskan keamanan dan kenyamanan di area publik tersebut tidak terpaku hanya pada persoalan begal yang sempat menjadi sorotan di Medan.
Banyak kejahatan terjadi di area publik, seperti pencurian kendaraan bermotor, penipuan dan asusila. Untuk itu, area publik harus dikelola dengan cara mengidentifikasi. Hal serupa juga berlaku seperti di jalan raya, trotoar, pasar, stadion dan tempat olahraga.
"Jadi, bagaimana berbagai macam bentuk gangguan di area publik itu bisa dikelola. Jadi, di Medan ini dengan 24 kecamatannya, kita rancang bagaimana area publiknya bisa diawasi dan bisa dikontrol," kata jenderal bintang dua itu.
Cara mengontrolnya, kata Kapolda, selain penempatan personel Polri di lapangan, juga tersedianya kamera pengawas (CCTV) di area-area publik.
"Kepolisian tidak boleh dalam mengontrol itu harus melalui satu metode. Metodenya adalah kita harus bisa memastikan area publik ini dalam situasi yang aman, situasi yang rawan atau situasi yang sangat rawan. Nah, ini harus dikelola," katanya.
Dalam ketersediaan CCTV, tambah dia, di Medan sudah punya 168 titik milik Dinas Perhubungan dan 200 titik milik kepolisian. Pemerintah Kota Medan juga akan menambah jumlah CCTV untuk area publik.
Selain itu, agar bisa menjangkau semua area publik, Polda Sumut bekerja sama dengan pemilik gedung dan pemilik perkantoran yang mempunyai CCTV untuk diintegrasikan dengan Command Center Polda Sumut.
"Jadi, kami tidak harus membangun jaringan baru, tapi memanfaatkan yang sudah ada," katanya.
Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2023
