Jika hal ini benar, maka serangkaian investasi senilai 25 miliar dolar AS akan menjadi yang terbesar yang pernah dilakukan kerajaan tersebut di PakistanIslamabad (ANTARA) - Arab Saudi akan berinvestasi hingga 25 miliar dolar AS di Pakistan selama dua hingga lima tahun ke depan di berbagai sektor, kata Perdana Menteri sementara Pakistan Anwaar-ul-Haq Kakar pada Senin (4/9/2023), seraya menambahkan bahwa pemerintahnya juga akan menghidupkan kembali proses privatisasi yang terhenti.
Negara Asia Selatan itu sedang memulai jalan yang sulit menuju pemulihan ekonomi di bawah pemerintahan sementara setelah program pinjaman sebesar tiga miliar dolar AS, yang disetujui oleh Dana Moneter Internasional (IMF) pada Juli, berhasil menghindari gagal bayar (default) utang negara.
Kakar, berbicara kepada wartawan di kediaman resminya, mengatakan investasi Arab Saudi akan dilakukan di sektor pertambangan, pertanian dan teknologi informasi, dan merupakan bagian dari dorongan untuk meningkatkan investasi asing langsung di Pakistan.
Belum ada tanggapan segera terhadap permintaan Reuters kepada pemerintah Arab Saudi untuk mengomentari pernyataan Kakar.
Jika hal ini benar, maka serangkaian investasi senilai 25 miliar dolar AS akan menjadi yang terbesar yang pernah dilakukan kerajaan tersebut di Pakistan.
Sebagai sekutu lama Riyadh, Pakistan sedang menghadapi krisis neraca pembayaran dan membutuhkan miliaran dolar devisa untuk membiayai defisit perdagangannya dan membayar utang internasionalnya pada tahun keuangan saat ini.
Kakar tidak merinci proyek-proyek yang sedang diincar oleh Riyadh untuk investasi, namun bulan lalu Barrick Gold mengatakan pihaknya terbuka untuk mendatangkan dana kekayaan Arab Saudi sebagai salah satu mitranya di perusahaan emas Reko Diq Pakistan dan tambang tembaga.
Cadangan mineral Pakistan yang belum dimanfaatkan secara konservatif bernilai sekitar enam triliun dolar AS, kata Kakar, yang pemerintahannya dimaksudkan untuk mengawasi pemilu nasional yang dijadwalkan pada November, namun diperkirakan akan tertunda selama beberapa bulan.
Barrick menganggap tambang Reko Diq sebagai salah satu kawasan tembaga-emas terbelakang terbesar di dunia dan memiliki 50 persen saham, dengan 50 persen sisanya dimiliki oleh Pemerintah Pakistan dan Provinsi Balochistan.
Kakar juga mengatakan pemerintahnya akan berupaya menyelesaikan dua kesepakatan privatisasi, mungkin untuk entitas sektor listrik yang dikelola negara, dalam enam bulan ke depan, dan juga akan melakukan privatisasi badan usaha milik pemerintah lainnya di luar sektor energi.
Perusahaan-perusahaan milik negara Pakistan telah lama menjadi perhatian karena pendarahan keuangan yang menambah tekanan keuangan. Baru-baru ini Pakistan menambahkan Pakistan International Airlines milik negara yang sedang kesulitan ke dalam daftar privatisasi lagi.
Proses privatisasi sebagian besar terhenti di negara ini karena penjualan aset negara merupakan isu sensitif secara politik yang dihindari oleh banyak pemerintahan terpilih.
Baca juga: Arab Saudi dan Turki teken kesepakatan kerja sama pertambangan
Baca juga: Nilai tukar rupee Pakistan terhadap dolar AS terus terpuruk
Baca juga: Putera Mahkota Saudi mulai lawatan ke Asia di Pakistan
Penerjemah: Apep Suhendar
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2023
