Kepala Kejati Riau, Supardi di Pekanbaru, Senin, menyebutkan program Jaga Zapin telah berjalan sejak 2022 dan telah berhasil mendukung pengawasan dan pelaksanaan regulasi harga TBS petani. Program ini merupakan salah satu inovasi Kejati Riau dalam mengawal stabilitas harga hasil pertanian, perkebunan dan industri secara komprehensif dan berkesinambungan.
"Kita berharap dalam mengangkat marwah masyarakat, lembaga, mudahan mudahan Kejari dapat melakukan aksi berikutnya. Karena Jaga Zapin tidak bisa hanya dilakukan oleh Kejati, banyak daerah yang musti dikawal agar petani sawit mendapat harga TBS yang adil dan tidak merugikan pihak petani," kata Supardi.
Supardi menambahkan, pihaknya telah memetakan persoalan sawit di Bumi Lancang Kuning. Yang menjadi masalah adalah lemahnya posisi tawar dan posisi hukum petani sawit dalam mendapatkan keadilan harga TBS.
Gebrakan pengawalan dan pengawasan penetapan harga TBS petani di Dinas Perkebunan Provinsi Riau setiap minggunya merupakan awal lahirnya program Jaga Zapin. Lalu kegiatan ini bekerja sama dengan Disbun Riau dan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO).
"Jangan sampai harga TBS Rp2.600 sampai ke petani harganya hanya Rp1.600, ini terjadi kesenjangan, dan ini yang harus kita selesaikan. Tatanan formalnya yang mengatur tentang sawit ini benar-benar harus diperbaiki. Saya yakin berhasil. Kita perbaiki aturannya, kemudian kita sampaikan ke Kementerian Pertanian, saya sendiri yang akan mendatangi Menteri, jumpa direktorat jendral. Karena saya tidak main-main,” tegasnya.
Oleh karena itulah dilakukan MoU antara Kejari dengan Bupati/Wali kota se-Riau sehingga implementasi Jaga Zapin dapat dilakukan di daerah masing-masing.
.
Salah satu Kepala daerah, Bupati Siak, Alfedri usai acara di Aula Kejati Riau menyatakan mendukung program Jaga Zapin. Kejati meminta sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dinas pertanian dan perkebunan, Apkasindo, dan perusahaan.
"Bersama-sama mengawal salah satunya, penetapan harga TBS yang saat ini belum berpihak ke petani sawit, dan dikembalikan menjadi normal, ini sangat kita dukung,” singkatnya.
Baca juga: DPRA minta Pemprov Aceh menindak dugaan permainan harga TBS sawit
Baca juga: Apkasindo: Masih banyak PKS di Aceh beli TBS sawit dengan harga murah
Baca juga: Luhut pastikan pemerintah terus tingkatkan tata kelola industri sawit
Pewarta: Bayu Agustari Adha
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2023
