Bandung (ANTARA News) - 50 mantan karyawan PT Dirgantara Indonesia akan melakukan aksi berjalan kaki (longmarch) Bandung-Istana Presiden, Jakarta, dari 5 Juli sampai 10 Juli 2006 guna memprotes sikap pemerintah yang tidak memenuhi janji pembayaran kekurangan uang pensiun senilai Rp40 miliar. Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Organisasi Serikat Pekerja Forum Komunikasi Karyawan (SPFKK-PT DI), M Sidharta, kepada ANTARA News, di Bandung, Selasa, mengatakan aksi longmarch itu akan dimulai Rabu (5/7) dari luar halaman Gedung Sate, Bandung dan berakhir di Istana Presiden, Jakarta pada 10 Juli 2006. "Kami akan melakukan longmarch dengan melalui jalur jalan raya Bandung-Cianjur-Bogor-Jakarta," katanya. Menurut Sidharta, dalam aksi tersebut mereka akan melalui lima rute perjalanan, yakni, Bandung-Rajamandala, Rajamandala-Cipanas, Cipanas-Ciawi, Ciawi-Cililitan, dan Cililitan-Bundaran HI, serta terakhir di depan Istana Presiden RI. Ia mengatakan di setiap rute, peserta longmarch yang berusia antara 35-40 tahun itu, akan beristirahat dengan membuka tenda sembari mengecek kesehatan karena SPFKK-PT DI juga akan membawa tenaga medis. "Pelepasan pemberangkatan longmarch sendiri akan diikuti oleh ribuan anggota SPFKK PT DI di Gedung Sate, Bandung," katanya. Sesampainya di Istana Merdeka juga, lanjut dia, ke-50 peserta longmarch meminta kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menyalakan obor sebagai simbol ketiadakadilan hukum di Indonesia dan diharapkan Presiden SBY dapat menegakkan kembali tonggak reformasi. Sebelumnya, mantan karyawan PT DI yang tergabung dalam SPFKK PT DI telah menggelar aksi unjuk rasanya secara nonstop sejak 28 Juli sampai 30 Juli 2006 guna menuntut pemerintah membayarkan kekurangan uang pensiun senilai Rp40 miliar. Sidharta mengatakan mengatakan, tuntutan eks karyawan PT DI itu terkait dari hasil pertemuan antara Direksi PT DI dan SPFKK PT DI dengan disaksikan pihak Kementerian BUMN untuk menyelesaikan pembayaran kekurangan hak pensiun bagi 3.500 mantan karyawan. Dari tujuh kesepakatan, tiga diantaranya menyebutkan penggunaan dana talangan sekitar Rp40 miliar, kerjasama operasi (KSO) dan pemberian pekerjaan sub-kontrak kepada 3.500 eks karyawan.(*)

Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2006