“Masih terdapat backlog perumahan sebesar 12,1 juta rumah tangga, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Edward dalam diskusi daring bertajuk Tata Kelola Kolaboratif Dalam Penyediaan Perumahan di Jakarta, Jumat.
Edward menjelaskan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni di Indonesia tahun 2022 baru sebesar 60,66 persen.
Dia mengungkapkan bahwa tingkat urbanisasi yang tinggi yakni dengan 56,7 persen penduduk Indonesia tinggal di perkotaan menjadi tantangan tersendiri.
Menurut Edward, hal tersebut menimbulkan permasalahan karena ketika harga lahan tinggi di perkotaan, maka MBR akan memiliki keterbatasan mendapatkan hunian yang layak.
Selain itu, ia melanjutkan, akses terhadap perumahan layak yang masih rendah juga disebabkan oleh harga lahan yang terus melonjak. Hal itu membuat rumah menjadi semakin mahal dan sulit dijangkau masyarakat berpenghasilan rendah.
“Bicara masalah perkotaan ini adalah bicara masalah tidak hanya fisik rumahnya tapi juga sosial, ekonomi, dan lingkungan.” kata Edward menambahkan.
Pemerintah, lanjut Edward, sudah menargetkan proyek besar dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan membangun satu juta rumah di kawasan perkotaan untuk mengatasi masalah perumahan tersebut.
Selain itu, Edward mengatakan bahwa pemerintah juga membangun kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan sesuai dengan target pembangunan berkelanjutan (SDGs). Sebab menurut dia, Rumah yang layak adalah hak setiap orang.
“Kolaborasi antar pemerintah, pengembangan pemangku kepentingan lainnya sangat penting untuk menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat,” kata Edward.
Baca juga: Kementerian PUPR: Pola hunian disiapkan hadapi bonus demografi
Baca juga: Alami Sentimen Positif, Pasar Hunian Vertikal Dapatkan Momentum Kebangkitan di 2023
Pewarta: Rara Candrika
Editor: Sella Panduarsa Gareta
Copyright © ANTARA 2023
