Organisasi Syarikat Islam (SI) meminta penyelesaian masalah di Pulau Rempang, Kepulauan Riau, mengutamakan dialog antara pihak yang bersinggungan.
"Mengedepankan dialog, langkah persuasif dan musyawarah dalam menyelesaikan setiap masalah dan dampak pembangunan investasi, menjauhi tindakan represif dan kekerasan," ujar Presiden SI Hamdan Zoelva dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengatakan pembangunan yang diselenggarakan pemerintah dalam rangka menciptakan kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa adalah sesuatu yang baik.
Namun, proses pembangunannya tidak mengabaikan hak-hak dan martabat rakyat dan nilai-nilai keadaban berdasarkan Pancasila. Untuk itu, menjadi kewajiban pula bagi masyarakat untuk memberikan dukungan, kerja sama, dan gotong royong untuk mencapai tujuan tersebut.
Ia berpandangan pembangunan melalui investasi baik investasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta adalah salah satu ikhtiar untuk mencapai kesejahteraan rakyat.
Baca juga: Presiden minta penyelesaian Rempang kedepankan kepentingan masyarakat
Baca juga: BP Batam sebut warga Rempang pilih tinggal di ruko ketimbang di rusun
Tetapi, kegiatan investasi tidak boleh mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, hak-hak asasi manusia, hak-hak warga negara, kedaulatan hukum, keutuhan dan kerukunan sosial serta persatuan Indonesia.
"Kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut haruslah dihindari, karena akan mencederai nilai-nilai kemerdekaan dan kemanusiaan," kata dia.
Sebagai organisasi, kata dia, SI memberikan dukungan atas maksud baik pemerintah melaksanakan pembangunan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa.
Tetapi, dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi melalui investasi, pemerintah harus tetap memperhatikan hak-hak rakyat, menghormati tradisi dan budaya lokal yang merupakan akar budaya nasional Indonesia.
"Setiap kegiatan pembangunan dan investasi harus memberikan manfaat langsung yang dirasakan oleh rakyat Indonesia terutama rakyat yang terkena dampak langsung dari investasi di sekitar lokasi," katanya.
Ia mengimbau masyarakat untuk menjauhi sikap curiga yang berlebihan atas kegiatan pembangunan, membuka dialog dan musyawarah untuk menyelesaikan setiap masalah berdasarkan nilai-nilai adi luhung dan budaya bangsa.
"Dalam rangka menciptakan suasana damai dan ketenangan masyarakat, agar menghindari konflik yang tidak perlu, tetap bersikap kritis, melakukan tabayun," kata dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta penyelesaian masalah di Pulau Rempang, Kepulauan Riau dilakukan secara kekeluargaan dengan mengedepankan hak dan kepentingan masyarakat.
Hal itu disampaikan Presiden dalam rapat terbatas dengan sejumlah menteri terkait di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, sebagaimana diungkapkan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.
"Tadi bapak Presiden dalam arahan rapat pertama adalah untuk penyelesaian masalah Rempang harus dilakukan secara baik, secara betul-betul kekeluargaan, dan tetap mengedepankan hak-hak dan kepentingan masyarakat di sekitar di mana lokasi itu diadakan," kata Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.
Baca juga: BP Batam tambah lahan relokasi baru bagi warga Rempang
Baca juga: Moeldoko sebut cara nonyudisial berperan redam konflik Rempang
Baca juga: BP Batam tambah lahan relokasi baru bagi warga Rempang
Baca juga: Moeldoko sebut cara nonyudisial berperan redam konflik Rempang
Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2023
