OIKN sambangi BKKBN pelajari praktik baik penanganan stunting

Direktur Pelayanan Dasar Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Dr. Suwito beserta jajarannya menyambangi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk mempelajari praktik baik penanganan stunting.

Dalam kunjungannya di kantor BKKBN, Jakarta Timur, pada Jumat, Suwito menyatakan bahwa salah satu fokus utama pembangunan di IKN adalah penanganan stunting, dimana ada 1.210 bayi di bawah lima tahun (balita) dari enam kecamatan di 53 desa di wilayah IKN yang berisiko stunting.

"Dengan tingginya angka stunting ini, juga menjadi minat bagi kami di Kedeputian Budaya Sosial Masyarakat. Kami masih belajar dan perlu bantuan dari BKKBN terkait penanganan stunting, ada 53 desa di enam kecamatan, kami harap bisa bekerja sama perihal penanganan stunting," kata Suwito.

 

Ia memaparkan, fokus penanganan stunting tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk menjadikan IKN sebagai kota yang berkelas dunia.

"Berdasarkan amanat Undang-Undang itu juga diharapkan IKN menjadi kota yang berkelas dunia dan sebagai sumber penggerak ekonomi nasional, yang harus didukung dengan sumber daya manusia (yang berkualitas) di kota tersebut," ujar dia.

Baca juga: BKKBN telah mutakhirkan 100 persen data keluarga di IKN
Baca juga: Kepala BKKBN dorong pemerintah Papua turunkan perkawinan usia muda

Ia juga menjelaskan, dengan luas 256.000 meter persegi, 75 persen wilayah IKN akan tetap dipertahankan dan dibangun sebagai hutan, sedangkan 20 hingga 25 persennya digunakan untuk fasilitas pembangunan dan lain-lain, sehingga perlu kerja sama dengan kementerian/lembaga dengan 4P.

"Sinergi dengan kementerian/lembaga kita mulai dari 4P, yakni Persiapan untuk pelayanan masyarakat di IKN, Pembangunan, Pemindahan Pegawai, serta Penyelenggaraan Pemerintah daerah khusus (Pemdasus)," ucapnya.

 

Ia menegaskan, penanganan stunting termasuk dalam pelaksanaan P yang pertama, yakni persiapan memberikan pelayanan masyarakat di IKN.

Sementara, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menyambut baik audiensi OIKN untuk menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul.

"Visi BKKBN itu membangun pertumbuhan penduduk tumbuh seimbang, kemudian menciptakan keluarga yang berkualitas, kami harap kita bisa bersama-sama mengkonsep penduduk tumbuh seimbang di IKN, juga meringankan beban keterjangkauan pelayanan terhadap penduduk di wilayah tertentu," kata Hasto.

Baca juga: Dokter UI ingatkan kualitas air yang buruk bisa picu stunting
Baca juga: Stunting di Kota Bontang turun dari 26,3 menjadi 21 persen

Menurutnya, ada wilayah-wilayah tertentu dengan angka stunting yang tinggi tetapi aksesnya sangat sulit dijangkau, sehingga perlu konsep-konsep untuk migrasi penduduk yang sangat bagus untuk keseimbangan penduduk di suatu wilayah.

Ia berharap, konsep kualitas keluarga dengan adanya IKN ini bisa menjadi contoh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi sehingga bisa ditiru oleh daerah lain.

"Kami ada Tim Pendamping Keluarga (TPK), dan di enam kecamatan sudah ada TPK-nya. Khusus stunting, itu bagian dari pembangunan kualitas keluarga, sehingga ini menarik sekali karena kita akan menciptakan lingkungan dan komunitas baru yang harus keren, jangan sampai menciptakan sesuatu yang salah," ucap dia.

 

Ia berharap, prevalensi stunting di wilayah IKN bisa tidak lebih dari 8 persen. Untuk itu, penting mendata pasangan sebelum menikah agar anak terhindar dari risiko stunting.

"Indonesia tidak mempunyai standar sendiri untuk stunting, orang pendek belum tentu stunting, tapi orang stunting pasti pendek, seandainya penduduknya 210.000 jiwa di sana, saya berharap di Kalimantan Timur program Keluarga Berencana (KB)-nya (jangka) menengah, dan jika ingin menciptakan zero stunting, setiap orang yang sebelum menikah harus didata terlebih dahulu," tuturnya.

Baca juga: Sulbar aktifkan 2.140 posyandu atasi stunting
Baca juga: Jakarta Pusat targetkan bebas prevalensi stunting sebelum 2024
Baca juga: Kepala BKKBN tekankan pentingnya kontrol kehamilan di Kota Pekalongan