Jakarta (ANTARA News) - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan melakukan cek ulang mengenai jumlah warga relokasi Waduk Pluit agar tidak ada pihak yang membonceng rencana tersebut.

"Nanti akan di kroscek lagi. Jangan sampai dibonceng oleh preman," kata Jokowi di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat.

Dia mengemukakan hal itu sehubungan perbedaan data Pemprov DKI dengan  Komisi Nasional Hak Asasi Manusia soal jumlah warga relokasi Waduk Pluit.

Menurut Komisioner Komnas HAM Pemantauan dan Penyelidikan, Siane Indriani, ada 12 ribu warga yang mengadu ke Komnas HAM soal relokasi Waduk Pluit.

Data Pemprov DKI hanya sekitar 7 ribu warga yang akan dipindahkan ke Rumah Susun Sewa Sederhana (Rusunawa) baik di Marunda, Cakung, maupun Pinus

Menurut Jokowi, banyak pihak yang memanfaatkan rencana relokasi warga yang tinggal di Sedimen Waduk Pluit tersebut.

"Karena nanti harus dipisahkan, mana yang mafia mana yang memang warga," katanya.

Jokowi mengatakan bahwa Rusun yang sudah siap menampung warga relokasi baru di Rusun Marunda, Pinus serta Cakung.

Sedangkan Rusun yang ada di Luar Batang serta Muara Baru masih dalam tahap pengerjaan.

Pewarta: Deny Yuliansari
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2013