Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan "kartu kuning" dari UNESCO menjadi pengingat untuk mendorong terbentuknya sinergi dalam mengelola kawasan Kaldera Toba, Sumatera Utara.
"Dengan status 'kartu kuning' ini menurut kami menjadi semacam bel atau alarm buat kita untuk lebih melakukan sinergi," kata Sandi dalam sebuah sesi diskusi yang dipantau secara daring di Jakarta Senin.
Dia menjelaskan saat ini pihaknya masih menunggu keterangan resmi dari UNESCO terkait pembenahan dalam pengelolaan kawasan Kaldera Toba.
"Sebetulnya apa yang di highlight oleh UNESCO itu kita lagi menunggu teks lengkapnya," ujar Sandi.
Meskipun mendapatkan "kartu kuning" dari UNESCO, tetapi Sandi menerangkan peringatan tersebut tidak menurunkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kaldera Toba.
"Dari segi kerugian belum ada yang kita catat karena tentunya yang perlu kita pastikan bahwa komunikasi dan narasi keluar bahwa kita serius menangani ini," terangnya.
Untuk membenahi pengelolaan kawasan Kaldera Toba, Sandi menuturkan akan mendorong kolaborasi antara Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark (BPTCUGGp) dan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) dalam mengelola kawasan wisata geopark itu, termasuk turut melibatkan pemerintah pusat maupun daerah serta pemangku kepentingan lainnya.
"Ke depan akan lebih banyak integrasi antara kegiatan-kegiatan di Badan Otorita dan juga ke Badan Pengelola dan integrasi ini akan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan juga stakeholder terkait lainnya," tutur Sandi.
Sementara itu, Direktur Utama BPODT Jimmy Panjaitan menyampaikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan menata ulang aspek sumber daya manusia BPTCUGGp sesuai rekomendasi dari UNESCO.
"Dalam waktu dekat Pemprovsu menyatakan akan melakukan reorganisasi dan penyegaran SDM sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh UNESCO Global Geopark," kata Jimmy.
Sebelumnya, dalam rapat UNESCO Global Geopark di Maroko 4-5 September 2023, kawasan Taman Bumi (Geopark) Kaldera Toba mendapatkan "kartu kuning" dari UNESCO.
Kartu kuning itu merupakan peringatan dari UNESCO yang berarti badan pengelola wilayah tersebut tidak memenuhi beberapa kriteria yang ditetapkan.
UNESCO pun meminta Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark untuk melakukan perbaikan sebelum dilakukan validasi ulang dua tahun kemudian.
Baca juga: Kemenparekraf sarankan BOPDT lakukan kolaborasi kelola Danau Toba
Baca juga: Disbudparekraf: "Kartu kuning" Toba tak ganggu pariwisata Sumut
Baca juga: Sandi: Pembangunan Labersa Kaldera Resort rampung Juli 2024
Baca juga: Kemenparekraf sarankan BOPDT lakukan kolaborasi kelola Danau Toba
Baca juga: Disbudparekraf: "Kartu kuning" Toba tak ganggu pariwisata Sumut
Baca juga: Sandi: Pembangunan Labersa Kaldera Resort rampung Juli 2024
Pewarta: Farhan Arda Nugraha
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2023
