Kemenparekraf sarankan BOPDT lakukan kolaborasi kelola Danau Toba

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggaraan Kegiatan (Events) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Vinsensius Jemadu menyarankan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengelola dan menghimpun pendanaan untuk kawasan destinasi pariwisata super prioritas (DPSP) itu.

Hal itu disampaikan Vije, sapaan akrab Vinsensius menyusul adanya "kartu kuning" yang diberikan UNESCO pada awal September agar Kaldera Toba menjaga kualitas wisata di kawasan tersebut.

"Kami dorong Badan otorita Pelaksana Danau Toba yang merupakan perpanjangan tangan kami , coba kolaborasi dengan pihak swasta , apakah revenue sharing, menggaet CSR, satukan semua pendanaan terbatas tersebut untuk pengelolaan Kaldera Toba untuk bisa mengatasinya," ujar Vije dalam Indonesia Mountain Tourism Conference yang digelar di Jakarta, Rabu.

Vije mengakui, dengan metode kolaborasi diharapkan mampu menggalang dana yang cukup untuk memperbaiki hingga meningkatkan kualitas Kaldera Toba sebab, apabila mengandalkan pendanaan dari anggaran negara dirasa masih belum mencukupi.

"Belum ada dana banyak APBN. Memang harus ada advokasi," tegasnya.

Ia juga menyebut, melalui metode yang disarankan ini, setidaknya dalam satu hingga dua tahun ke depan Kaldera Toba dapat berbenah sesuai dengan rekomendasi UNESCO sehingga kejadian "kartu kuning" dari UNESCO tidak terulang.

Diwartakan sebelumnya, Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark beserta Disbudparekraf Sumut dan semua pemangku kepentingan terkait melalukan perbaikan sesuai permintaan UNESCO.

"Pembenahan dan perbaikan pasti dilakukan agar situasi semakin baik," kata Zumri.

Meski demikian, dia mengaku belum mendapatkan rekomendasi resmi dari UNESCO terkait pembenahan apa saja yang perlu dilakukan di kawasan "Geopark" Kaldera Toba.

Namun, dari informasi stafnya yang mengikuti pertemuan UNESCO Global Geopark pada 4-5 September 2023 di Maroko, UNESCO meminta peningkatan kinerja badan pengelola Kaldera Toba dan penelitian sains di kawasan tersebut.

Artinya, situasi itu tidak bersinggungan langsung dengan wisatawan dan program-program pariwisata yang tengah berlangsung.

Dalam rapat UNESCO Global Geopark di Maroko 4-5 September 2023, kawasan Taman Bumi (Geopark) Kaldera Toba mendapatkan "kartu kuning" dari UNESCO.

Selain Kaldera Toba, daerah lain yang meraih kartu serupa adalah Gua Zhijindong (China), Taman Nasional Regional Luberon (Prancis), Madonie (Italia) dan Colca y Volcanes de Andagua (Peru).

Kartu kuning itu merupakan peringatan dari UNESCO yang berarti badan pengelola wilayah tersebut tidak memenuhi beberapa kriteria yang ditetapkan.

UNESCO pun meminta Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark untuk melakukan perbaikan sebelum dilakukan validasi ulang dua tahun kemudian.

Baca juga: Disbudarekraf Sumut ajak masyarakat Toba tingkatkan kesadaran wisata

Baca juga: Geopark Kaldera Toba siap jalankan enam rekomendasi UNESCO