Jakarta (ANTARA) - Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR RI Indro Gutomo mengajak generasi muda Indonesia untuk bersikap kritis terhadap layanan publik yang disampaikan lembaga negara, termasuk MPR.

"Saya juga berharap generasi milenial mau memberi saran yang membangun bagi perbaikan konten website, layanan media sosial, maupun layanan informasi di MPR," kata Indro dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Dalam acara sarasehan kehumasan "MPR RI Menyapa Sahabat Kebangsaan" dengan tema "Pentingnya Pelayanan Publik di Era Milenial" di Aula Microteaching FKIP Universitas Riau (Unri), Pekanbaru, Riau, Selasa (3/10), Indro mengatakan saran dan masukan dari mahasiswa berguna untuk membangun dan memperbaiki layanan publik menjadi semakin baik.

Saran dan masukan tersebut juga berfungsi sebagai kontrol sosial, introspeksi, dan perbaikan untuk kemajuan yang lebih baik lagi, sesuai tugas dan fungsi MPR; karena keterlibatan masyarakat merupakan amanat dari pelayanan publik.

"Layanan publik merupakan salah satu fasilitas umum yang dijamin oleh negara, sesuai amanat Pasal 34 ayat 3 UUD Negara RI Tahun 1945. Kemudian, di bawahnya ada UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Jadi, regulasi menyangkut layanan publik, khususnya keterbukaan informasi publik, itu sangat jelas dan harus dilaksanakan dengan baik," jelas Indro.

Baca juga: Setjen MPR ajak mahasiswa gunakan medsos gelorakan nilai kebangsaan

Acara tersebut terselenggara berkat kerja sama antara MPR dengan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Unri. Indro menyebutkan ada dua bidang layanan publik di MPR RI, khususnya di Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi, yakni bidang edukasi ketatanegaraan melalui layanan penerimaan delegasi masyarakat serta bidang layanan informasi.

Pada kesempatan itu, dia mengundang mahasiswa Unri untuk datang ke Gedung MPR di Senayan, Jakarta, karena banyak pelajaran bisa dipetik; tidak hanya soal sejarah, tetapi juga wisata pendidikan soal edukasi ketatanegaraan. Kunjungan mahasiswa itu pun bisa dilakukan secara daring dengan membuka situs maupun media sosial resmi milik MPR.

"Pada tahun 1996, saya pernah datang berkunjung ke MPR, ternyata (saat) itu menjadi langkah awal setelah saya lulus kuliah dan akhirnya saya kerja di MPR," kata Indra.

Baca juga: Setjen MPR RI raih penghargaan BKN Award 2023

Selain Indro Gutomo, ada tiga narasumber yang turut menyampaikan pemikirannya pada sarasehan tersebut, yaitu Kasubag Hubungan Antar Lembaga Setjen MPR Yenita Revi, Kasubag Pemberitaan MPR Euis Karmila, dan dosen Unri Sri Erlinda.

Dalam paparannya, Sri Erlinda mengingatkan mahasiswa agar melek digital, apalagi saat ini banyak sektor yang dilakukan serba daring, demi perbaikan pelayanan publik di Indonesia.

Kemampuan mengadopsi kemajuan di era digital, lanjut Sri, harus dilakukan sejak dini karena mahasiswa akan menghadapi era emas bonus demografi di Indonesia Emas 2045.

"Bonus demografi akan menjadi kekuatan dan keuntungan bila bisa dikelola dengan baik. Tetapi sebaliknya, bonus demografi akan menjadi bencana bila usia produktif yang ada tidak memiliki kemampuan untuk bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Jadi, semua orang dituntut berjuang agar jadi individu yang tangguh," ujar Sri Erlinda.

Baca juga: Setjen MPR ingatkan generasi muda pentingnya mengenal karakter bangsa

Pewarta: Hendri Sukma Indrawan
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2023