"Seperti biasa, sekolah pasti akan mengisi data pokok pendidikan, jika ada anak berkebutuhan khusus, pasti kami akan segera siapkan," ujar Asisten Deputi Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah Kemenko PMK Jazziray Hartoyo di Jakarta, Kamis.
Ia menjelaskan penyediaan guru tersebut dilakukan melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sebagai lembaga teknis dalam program sekolah inklusi.
Selain itu, menurut dia, koordinasi antara pemerintah kabupaten/kota serta provinsi juga diperlukan supaya pemenuhan GPK di sekolah reguler dapat berjalan optimal.
Di samping itu, ia menyampaikan, melalui Kurikulum Merdeka Belajar, Kemendikbudristek saat ini sedang menyusun pendidikan dan pelatihan (diklat) berjenjang bagi para guru di sekolah reguler yang menjadi penyelenggara sekolah inklusi.
Baca juga: Kemenko PMK: Kini sudah 44 ribu sekolah inklusi di tahun 2023
Hal tersebut, kata Jazziray Hartoyo, untuk meningkatkan kompetensi guru supaya jumlah GPK bisa bertambah.
"Diharapkan ada peningkatan kompetensi guru di sekolah reguler dalam mendidik anak berkebutuhan khusus, agar jumlahnya makin masif dan merata," ujarnya.
Selain itu, pihaknya juga akan mendorong sosialisasi yang lebih luas tentang pemahaman terhadap sekolah inklusi supaya masyarakat, khususnya para orang tua dari anak penyandang disabilitas, tidak takut memasukkan anaknya ke sekolah reguler.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2021, penyandang disabilitas usia sekolah (5-19 tahun) berkisar 2.197.833 jiwa.
Ia berharap, melalui program sekolah inklusi, akumulasi penyandang disabalitas yang mengenyam pendidikan di sekolah reguler bisa terus meningkat.
Hingga September 2023, jumlah sekolah inklusi di Indonesia tercatat 44.477 sekolah.
Baca juga: KPPPA: Guru sekolah inklusi perlu pahami sistem pendidikan inklusi
Baca juga: Angkie Yudistia: Sekolah inklusi jadi PR besar penyetaraan disabilitas
Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2023
