Ini kata Heru terkait Kelurahan Sadar Hukum di Jakarta

"Kepatuhan hukum yang baik, minimnya pelanggaran, kepercayaan tinggi masyarakat kepada aparat dan penegakan hukum yang adil adalah cermin dari kesadaran hukum yang tinggi di tengah masyarakat," kata Heru dalam acara peresmian 68 Kelurahan Sadar Hukum di wilayah DKI Jakarta pada 2023 di Sasono Langen Budoyo Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Cipayung, Jakarta Timur, Jumat.

Heru menyebut, dalam 13 tahun terakhir ini Pemprov DKI Jakarta berhasil menjadikan seluruh kelurahan berpredikat Sadar Hukum melalui penghargaan Anubhawa Sasana Kelurahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI.

Penghargaan tersebut membuktikan bahwa jajaran Pemprov DKI Jakarta bersama masyarakat telah taat dan patuh terhadap hukum.

"Sejak tahun 2010 hingga 2020 sebanyak 199 kelurahan di Jakarta telah memperoleh penghargaan dan diresmikan sebagai Kelurahan Sadar Hukum. Terima kasih kepada Menkumham beserta jajarannya atas pemberian penghargaan Anubhawa Sasana Kelurahan kepada 68 kelurahan di Jakarta yang memenuhi kriteria," jelas Heru.

Baca juga: Kelurahan Sadar Hukum di Jakarta capai 100 persen

Secara resmi, seluruh kelurahan di Provinsi DKI Jakarta telah memperoleh predikat sebagai Kelurahan Sadar Hukum.

Selain itu, Heru mengatakan Jakarta saat ini dalam proses bertransformasi menjadi kota global yang berfungsi sebagai simpul utama dalam jaringan ekonomi dunia.

Melalui peningkatan kesadaran hukum tersebut, lanjutnya, diharapkan tercipta keamanan serta ketertiban yang dapat berdampak terhadap meningkatnya kepercayaan investor ke Jakarta.

Penghargaan ini bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar.

Heru mengimbau agar terus mempertahankan kualitas kesadaran hukum melalui upaya pembinaan berkelanjutan.

Baca juga: Menkumham apresiasi DKI capai 100 persen kelurahan sadar hukum

Heru juga mengapresiasi seluruh jajaran di tiap kelurahan baik para lurah, camat, Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) dan Babinsa (Bintara Pembina Desa), serta masyarakat yang turut membantu mewujudkan lingkungan kelurahan yang tenteram, damai, serta menciptakan kesadaran dan kepatuhan hukum di wilayahnya masing-masing.

Penghargaan ini diperoleh apabila memenuhi kriteria Kelurahan Sadar Hukum sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Kepala BPHN Nomor: PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Adapun penerima penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM antara lain, Penjabat Gubernur DKI Jakarta berupa piagam penghargaan, lima Wali Kota Administrasi DKI Jakarta berupa piagam penghargaan, 32 camat di Provinsi DKI Jakarta berupa medali penghargaan, 68 lurah di Provinsi DKI Jakarta mendapatkan penghargaan Anubhawa Sasana Kelurahan berupa medali penghargaan dan prasasti.

Selain itu, piagam penghargaan juga diberikan kepada 18 lurah yang telah berperan aktif dalam mengikuti Paralegal Justice Awards, serta penghargaan kepada Bhabinkamtibmas dan Babinsa dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan penyelesaian masalah di luar pengadilan.

Baca juga: Kemenkumham kuatkan fungsi pembinaan desa/kelurahan sadar hukum