Paiman dalam keterangannya di Makassar, Rabu, mengatakan program ini dinilainya efektif dalam mengatasi persoalan pangan, stunting dan kemiskinan. Pisang sebagai komoditi yang secara kultural dekat dengan masyarakat Sulsel.
"Saya mendukung kebijakan Pak Gubernur untuk meningkatkan jumlah lahan dalam rangka budidaya pisang. Saya kira ini bagus karena rata-rata di Sulawesi ini pohon pisang itu bisa tumbuh dan berkembang mudah," ujarnya saat menemui Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin.
"Ini akan menjadi potensi wilayah ini juga bisa wisata nanti, karena pisang," katanya pada pertemuan yang dikemas dalam bentuk silaturahmi bersama dengan kepala OPD lingkup Pemprov Sulsel dan akademisi.
Baca juga: Wamendes PDTT minta BUMDes manfaatkan teknologi untuk pasarkan produk
Baca juga: Wamendes: Keterlibatan masyarakat penting dalam membangun desa wisata
Paiman yang juga Rektor Universitas Moestopo Jakarta dalam sambutannya memberikan arahan bagaimana mengelola desa. Desa ini adalah ujung tombak pembangunan, pemerintahan dan ujung segalanya. Maka desa maju, Provinsi Sulsel maju, Indonesia maju.
Maka kita harus membuat cara baru yang lebih efektif mengatasi masalah yang Pak Presiden sampaikan soal inflasi dan stunting, dan seterusnya.
"Saya kira desa-desa di Sulsel akan maju dan berkembang jika program-program tadi yang berbasis dengan kultur dan alam dengan sosial budaya kita, baik perikanan, kelautan maupun peternakan. Saya kira itu fokus kita, termasuk kekuatan sumber daya desa yang sudah dialokasikan Presiden Jokowi luar biasa. Ini harus kita manfaatkan peluang ini," ujarnya.
Dia menyatakan membangun dari desa merupakan salah satu program Jokowi dalam Nawacita, yaitu membangun dari pinggiran.
"Bagaimana cara kita meningkatkan atau membangun sebuah desa, tentunya seperti yang disampaikan Pak Gubernur bahwa kita harus berdasarkan potensi dan kultur. Tidak bisa kita membangun sebuah desa yang beda dengan konsep yang di desa yang beda dengan kultur dan potensi yang ada di desa," ujarnya.
Oleh karena itu, kata Paiman, apa yang telah dimiliki desa dan sudah dikembangkan oleh desa. Itu yang harus di konsep, misalnya kulturnya pertanian ataupun perikanan, tetapi dipaksa menjadi industri, itu akan sulit akan maju, karena kulturnya beda.
Membangun desa, kata dia, juga harus mencari sebuah potensi kearifan lokal desa, dengan adanya kearifan lokal desa, dikembangkan kemudian diboomingkan, ini akan menjadi nilai ekonomi. Sesuatu yang memiliki nilai ekonomi ketika berkembang di suatu desa, maka desa itu akan bisa menopang ekonomi nasional.
Pemerintah memberikan alokasi dana desa yang setiap tahunnya meningkat. Tahun 2022 sebanyak Rp68 triliun, 2023 sebanyak Rp70 triliun dan 2024 sebanyak Rp80 triliun.
Khusus Kementerian Desa ini, bertugas memantau dan memonitoring penggunaan dana desa. Sedangkan pengelola dana desa itu langsung dari Kementerian Keuangan. Sedangkan setiap tahun memiliki prioritas yang berbeda.
"Tahun lalu kita tidak ada untuk prioritas stunting. Tapi tahun ini ada, kemudian ketahanan pangan, kemudian juga untuk masalah sosial untuk bansos dan sebagainya," urainya.
Sehingga, dalam menangani kemiskinan desa itu kita tidak bisa dari program pemerintah saja. Tetapi, bagaimana partisipasi dari masyarakat dan pengusaha dalam rangka untuk menumbuhkembangkan desa.
Misalnya, dalam pemberdayaan BUMDes. Masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam permodalan. Sehingga permodalan internal dari masyarakat itu sendiri akan memperkuat perekonomian desa.*
Baca juga: Wamendes PDTT: BUMDes harus bisa manfaatkan potensi desa
Baca juga: Wamendes tekankan pentingnya etos kerja dan gotong royong pada HUT RI
Pewarta: Abdul Kadir
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2023
