Kami ingin memastikan seluruh peserta Korpri bisa tersosialisasi terkait dengan layanan kesehatan dan administrasiMakassar (ANTARA) - BPJS Kesehatan berkomitmen melindungi 4,4 juta peserta dari Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) yang tersebar di seluruh Indonesia dengan menjamin pelayanan kesehatan, bersinergi, serta mensosialisasikan dan mengedukasi perkembangan terbaru Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
"Kami ingin memastikan seluruh peserta Korpri bisa tersosialisasi terkait dengan layanan kesehatan dan administrasi," ujar Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan David Bangun disela kegiatan sinergi, sosialisasi dan edukasi Program JKN bersama Korpri di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Kamis.
Pihaknya berharap melalui kegiatan itu tingkat pemahaman Korpri tentang Program JKN semakin baik, sehingga tingkat kepuasan meningkat. Ia mengatakan tahun ini BPJS Kesehatan merencanakan transformasi mutu layanan.
"Jadi program kegiatan silaturahmi dengan Korpri ini diharapkan bisa mendongkrak, juga transformasi mutu lainnya tersebut," ucapnya.
Diakuinya, hingga saat ini masih ada 11 persen anggota Korpri datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan untuk mengurus administrasi. Namun pihaknya berharap seluruh anggota Korpri terlayani secara otomatis dan terdata, sehingga tidak perlu repot ke kantor cabang.
"Jadi saat ini pengguna JKN mobile tertinggi segmennya itu PNS, karena relatif mereka semua punya smartphone (ponsel pintar) dan termasuk PPU (Peserta Penerima Upah) swasta atau pekerja swasta. Dan yang masih rendah itu, tentunya para penerima bantuan," ungkap David.
Baca juga: BPJS Kesehatan puji penerapan protokol kesehatan anggota Korpri
Ia menyebutkan seluruh anggota Korpri yang sudah terdaftar dan ikut mengoptimalkan mobile JKN yang semakin praktis dan mudah dalam layanan mulai dari urus administrasi, antrian ke rumah sakit, hingga memastikan ketersediaan kamar dan tempat tidur.
Ketua Umum DPP Korpri Nasional Zudan Arif Fakrulloh pada kesempatan itu menyampaikan pertemuan tersebut untuk sinkronisasi data ASN peserta Program JKN yang 4,4 jutaan orang.
"Mudah-mudahan dalam waktu singkat saya koordinasikan bersama teman-teman di BKN (Badan Kepegawaian Daerah), nanti satu pintu lewat BKN. Jadi, pemda tidak usah repot-repot, karena datanya ada di BKN semua. Kita sinkronisasi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK)," papar Zudan yang kini sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar).
Ia mengemukakan pelayanan BPJS Kesehatan semakin membaik dengan memanfaatkan teknologi. Berkaitan dengan permintaan ASN, kata dia, pihak BPJS bisa mempelajari bagaimana disiapkan wadah pelayanan bagi ASN agar lebih cepat yang dapat dijembatani oleh mobile JKN.
"Karena ASN di bawah pemda, kami mendorong untuk Universal Health Coverage (UHC) agar bisa tembus 95 persen. Itu artinya, hampir semua masyarakat dilayani gratis. UHC inilah tolok ukur pelayanan yang bisa meng-cover seluruh masyarakat," katanya.
Baca juga: Layanan BPJS Kesehatan masih perlu perbaikan, sebut Korpri
Pewarta: M Darwin Fatir
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2023
