Kegiatan rapat koordinasi itu, Kemenkopolhukam mengundang beberapa narasumber dari Provinsi Kaltim diantaranya Kepala Diskominfo Kaltim Muhammad Faisal, Kepala Kesbangpol Sufian Agus, Ketua KPU Kaltim Rudiansyah dan Ketua Bawaslu, Hari Dermanto.
Assisten Deputi Koordinasi Informasi Publik dan Media Massa Kedeputian VII Kemenkopolhukam, Novan Ivanhoe Saleh menjelaskan, rapat koordinasi ini merupakan bentuk kolaborasi multi pihak untuk mengantisipasi disinformasi kepemiluan.
Terlebih, kata dia, Kaltim masuk dalam peringkat kelima sebagai daerah yang mengalami kerawanan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Wilayah tersebut antara lain DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Jawa Barat, dan Kalimantan Timur.
Penilaian itu berdasarkan empat faktor, yakni dalam konteks sosial politik, penyelenggaraan pemilu, kontestasi, dan partisipasi.
"Kami ingin mendengar informasi, bagaimana jajaran di Kaltim mempersiapkan diri menyambut Pemilu. Utamanya menghadapi isu hoaks yang trennya selalu meningkat di tahun politik," ujar Novan saat memimpin Rapat Koordinasi di Balikpapan.
Menanggapi itu, Kadiskominfo Kaltim Muhammad Faisal menjawab, selama ini pihaknya telah rutin melawan hoaks di Kalimantan Timur.
Upaya itu dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi ke masyarakat yang secara khusus menyasar segmen tertentu. Mulai dari pelajar dan mahasiswa, tenaga pengajar, komunitas, tokoh adat dan masyarakat, hingga kelompok ibu rumah tangga.
"Karena kalau di Kaltim ini, seribu lebih jumlah desa dan kelurahan, dimana tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat sangat didengar dan dipatuhi oleh masyarakat," ujarnya.
Diskominfo Kaltim juga memiliki program konkret menangkal hoaks dengan tagline 'Hantam Hoaks'. Program ini selain dalam bentuk sosialisasi dan edukasi, juga menggandeng media konvensional dan KPID dalam rangka literasi media.
Di tempat yang sama, Ketua KPU Kaltim Rudiansyah juga memaparkan persiapan pihaknya dalam menyelenggarakan pesta demokrasi di Benua Etam. Salah satunya adalah menyiapkan TPS lokasi khusus bagi pemilih asal luar Kaltim.
"Karena banyak kan pekerja di Kaltim yang berasal dari luar daerah. Terutama yang ada di proyek nasional seperti IKN dan RDMP Pertamina. Itu kami fasilitasi juga TPSnya," ucap Rudi sapaan akrabnya.
Upaya itu adalah langkah konkret diskriminasi hak pilih yang dapat menggugurkan tingkat kepercayaan publik terhadap proses dan hasil Pemilu.
Langkah strategis yang sama demi mengamankan Pemilu turut dilakukan Badan Kesbangpol Kaltim. Sufian Agus menyebut, pihaknya fokus membina organisasi masyarakat (ormas) sebagai ujung tombak stabilitas keamanan dan ketertiban daerah.
"Apalagi ormas ini juga riskan dimanfaatkan elit politik untuk kepentingan mereka, itu yang kita waspadai," ujar Kepala Kesbangpol Kaltim ini.
Hadir dalam rapat koordinasi dari kedeputian VII Kemenkopolhukam, di antaranya Analis Kebijakan Madya Bidang Informasi Publik Giyatno, Analis Kebijakan Pertama Bidang Media Massa Fadly I. Sikumbang, dan Staf Anggota Satgas PDP, Adrian Dinata.
Baca juga: Kemenkopolhukam ingatkan pemda ciptakan Pemilu 2024 yang informatif
Baca juga: Kemenkopolhukam: Pers harus jadi referensi utama pemilih dalam pemilu
Pewarta: Arumanto
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2023
