Rasionalisasi anggaran dilakukan agar pendapatan dan belanja daerah tetap seimbang untuk menekan defisitTanjungpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) melakukan rasionalisasi anggaran mencapai Rp80 miliar pada APBD Perubahan 2023 karena adanya pengurangan penerimaan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
"Rasionalisasi anggaran dilakukan agar pendapatan dan belanja daerah tetap seimbang untuk menekan defisit," kata Sekdaprov Kepri, Adi Prihantara di Tanjungpinang, Jumat.
Adi menyebut rasionalisasi anggaran difokuskan kepada pengurangan belanja internal di lingkungan Pemprov Kepri, mulai dari biaya perjalanan dinas pegawai hingga belanja aset yang digunakan pemerintah daerah, seperti mobil.
Sementara untuk belanja kegiatan fisik maupun yang berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat tidak dirasionalisasi.
"Anggaran yang dirasionalisasi itu, sifatnya hanya belanja rutin pemerintah, tapi kalau belanja yang berhubungan langsung dengan masyarakat, misalnya untuk bantuan sosial, tidak dirasionalisasi," ungkap Adi.
Ia menyampaikan bahwa kebijakan rasionalisasi anggaran itu imbas terjadinya pengurangan DBH pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tahun anggaran 2023. Pengurangan DBH salah satunya dipengaruhi oleh penerimaan pendapatan negara.
"Apabila pendapatan negara berkurang, tentu DBH ke daerah ikut berkurang," ucap Adi.
Lebih lanjut sekdaprov menyampaikan kebijakan rasionalisasi anggaran pada APBD Perubahan tahun anggaran 2023 sudah selesai dibahas bersama seluruh OPD Pemprov Kepri.
Dokumen hasil pembahasan itu pun telah dikirim ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna dilakukan evaluasi.
"Target kami, pekan depan APBD Perubahan 2023 sudah bisa dijalankan," demikian Adi.
Pemprov Kepri dan DPRD telah mengesahkan APBD Perubahan tahun anggaran 2023 sebesar Rp4,459 triliun, meningkat Rp307,7 miliar atau 7,41 persen dibanding APBD Murni yang sebesar Rp4,152 triliun.
Struktur APBD Perubahan Kepri 2023, terdiri dari pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp4,120 triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp100,6 miliar atau 2,50 persen dari sebelumnya pada APBD Murni sebesar Rp4,019 triliun.
Kemudian, belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp4,459 triliun, mengalami kenaikan sebesar Rp307,7 miliar atau 7,41 persen dari semula pada APBD Murni sebesar Rp4,152 triliun.
Lalu, pembiayaan daerah diproyeksikan sebesar Rp339,3 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp207,1 miliar atau 156,66 persen dari semula pada APBD Murni sebesar Rp132,2 miliar.
Baca juga: Legislator sepakat Pemprov Kepri naikkan plafon pinjaman UMKM
Baca juga: Pemprov Kepri sebut 1.100 UMKM manfaatkan pinjaman bunga nol persen
Baca juga: Pemprov Kepri membangun dua dermaga apung senilai Rp4,4 miliar
Pewarta: Ogen
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2023
