Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, saat peluncuran "e-Retribusi" di Pasar Johar, Semarang, Sabtu, menyebutkan sistem tersebut akan diterapkan di 52 pasar tradisional.
"Sampai sekarang, retribusi dari Dinas Perdagangan belum mencapai target tiap tahunnya. Pasti dengan adanya cashless ini, dan dengan e-Retribusi harapannya akan menekan kebocoran-kebocoran yang ada," katanya.
Ia menyebutkan target retribusi mencapai Rp34 miliar, tetapi sampai saat ini belum tercapai sehingga diperlukan inovasi-inovasi untuk menggenjotnya, termasuk "e-Retribusi".
Dengan penerapan "e-Retribusi", kata Ita, sapaan akrab Hevearita, pendapatan dari sektor retribusi pasar tradisional diharapkan semakin meningkat karena sudah tidak bocor.
Dari 52 pasar tradisional di Kota Semarang, kata dia, Bank Indonesia telah melakukan monitor penerapan "cashless society" QRIS untuk mendukung pembayaran retribusi.
"Dari Bank Indonesia sudah monitor. Yang pasti, kami akan optimalkan kerja sama dengan perbankan untuk pembayaran retribusi pedagang," katanya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang Fajar Purwoto menyebutkan sebenarnya "e-Retribusi" sudah ada sejak 2017, tetapi penggunaannya kurang maksimal.
"Namun oleh Ibu Wali Kota, kami diminta genjot kembali agar penggunaan 'e-Retribusi' bisa lebih baik dengan menggandeng perbankan dan menggunakan QRIS," katanya.
Berkaitan kerja sama dengan perbankan untuk penggunaan QRIS dan pembayaran "e-Retribusi", Disdag menargetkan semua pedagang di Semarang telah menggunakan QRIS sebagai alat pembayaran mulai November mendatang.
"Kami sudah bekerja sama dengan perbankan untuk penggunaan QRIS. Dari 52 pasar, Bank Jateng mengelola 25 pasar, Bank Mandiri mengelola enam pasar, BTN ada dua pasar, BNI dua pasar. Tersisa 16 pasar, dengan rincian delapan pasar mati (kosong) dan delapan lagi akan kami evaluasi," katanya.
Ia mengakui bahwa target PAD untuk retribusi memang cukup tinggi, yakni mencapai Rp34 miliar dan saat ini capaiannya sudah mencapai Rp22 miliar.
"Kami realistis. Dari 52 pasar tradisional, hanya 36 pasar yang aktif sehingga setiap bulan kami hanya bisa memperoleh Rp 1,6 miliar PAD sektor retribusi," katanya.
Untuk menggenjot PAD, kata dia, Disdag juga menyasar para pedagang kaki lima (PKL) yang tersebar di berbagai titik di Kota Semarang.
"Kami genjot terus untuk PKL-PKL. Sudah ada perbaikan surat keputusan (SK) wali kota terkait penambahan jumlah 10 ribu PKL sehingga realisasi pendapatan diharapkan meningkat untuk tahun depan," katanya.
Baca juga: DPRD Semarang: Penyesuaian pajak dan retribusi berlaku mulai 2025
Baca juga: Wali Kota Semarang pastikan kemudahan perizinan dorong investasi
Baca juga: Wali Kota Semarang rangkul generasi Z wujudkan pemilu damai
Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2023
