Jadi ketika masyarakat sudah paham bagaimana menjalankan program perhutanan sosial untuk meningkatkan ekonomi mereka, tetapi juga ekologi
Sorong (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) memperkuat kapasitas warga/masyarakat Tambrauw melalui pelatihan perencanaan strategis guna memampukan masyarakat mengoptimalkan perhutanan sosial berbasis konservasi di wilayah itu.

Pada pelatihan ini, Pemerintah Provinsi PBD bekerja sama dengan salah satu mitra pembangunan yakin Flora dan Fauna Indonesia memberikan pelatihan perencanaan kampung berbasis konservasi di warisan benteng alam Pegunungan Tambrauw, Senin.

Baca juga: Gubernur Sumbar minta OPD fasilitasi usaha berbasis perhutanan sosial
 
Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya Julian Kelly Kambu di Sorong, Senin, menjelaskan pelatihan kepada masyarakat tentang konsep dan strategi mengelola perhutanan sosial berbasis konservasi sangat penting, sehingga masyarakat mampu mengoptimalkan program-program perhutanan sosial berbasis konservasi dengan baik dan maksimal.
 
"Jadi ketika masyarakat sudah paham bagaimana menjalankan program perhutanan sosial untuk meningkatkan ekonomi mereka, tetapi juga ekologi yang ada pun ikut dijaga dan dilestarikan dengan baik," jelas Julian Kelly Kambu.
 
Ia menyampaikan apresiasi kepada mitra Flora dan Fauna Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada masyarakat Tambrauw untuk mengikuti pelatihan tentang konsep, strategi menjalankan program perhutanan sosial berbasis konservasi.
 
Karena, kata dia, Kabupaten Tambrauw merupakan kabupaten konservasi yang telah dideklarasikan sebagai kabupaten yang menyandang predikat konservasi di Papua Barat Daya.
 
"Dan juga kabupaten itu pun sudah memiliki peraturan daerah tentang masyarakat hukum adat, sehingga untuk mengoptimalkan status itu maka diperlukan pelatihan sebagai bagian dari dukungan kepada masyarakat mengelola hutan adat yang berpatokan pada program perhutanan sosial berbasis konservasi," ungkap Kelly.

Baca juga: Pemprov Kaltim bebaskan lahan 250 ribu hektare untuk perhutanan sosial
 
Orientasi pemerintah, sebut dia, mengarahkan masyarakat untuk melihat potensi hutan bukan hanya dari sisi ekonomi saja tetapi bagaimana menjaga ekologi itu sesuai dengan predikat yang diberikan pemerintah pusat sebagai kabupaten konservasi.
 
"Itu tujuan dari pelatihan ini, sehingga pemerintah sangat memberikan apresiasi yang tinggi kepada mitra Flora dan Fauna Indonesia, karena kalau mau menunggu pemerintah yang bergerak mungkin butuh waktu tiga hingga lima tahun ke depan. Tetapi adanya mitra Flora dan Fauna Indonesia hal itu dilakukan secepatnya," beber dia.
 
Kelly Kambu berharap mitra Flora dan Fauna Indonesia ini bisa memberikan edukasi yang baik dan benar sehingga masyarakat mampu mengetahui bahwa hutan itu sangat penting, maka perlu dijaga dan dirawat dengan baik untuk memberikan manfaat baik kepada masyarakat lima hingga sepuluh tahun ke depan.
 
Sementara itu, Koordinator Program Flora dan Fauna Indonesia Kabupaten Tambrauw Marten Leuna, menjelaskan Flora dan Fauna Indonesia mendukung pemerintah dan masyarakat untuk membuat program perencanaan kerja pengelolaan perhutanan sosial di tingkat kampung yang telah diverifikasi Balai Perhutanan Sosial dan Kelola Lingkungan (BPSKL) dan telah memiliki surat keputusan hutan kampung dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.
 
"Jadi kami membekali mereka bagaimana membuat rencana pengelolaan di masing-masing kampung, kemudian dibekali dengan kemampuan bagaimana mengidentifikasi potensi yang ada di hutan itu," beber dia.
 
Dia berkomitmen untuk terus membantu masyarakat dalam mengidentifikasi setiap potensi sehingga dari hasil itu mereka memiliki data yang nantinya diramu secara bersama dan menentukan potensi mana saja yang dikembangkan lewat sebuah unit usaha.
 
Masyarakat kampung yang menjadi sasaran pelatihan peningkatan kapasitas ini berasal dari Kampung Baun Distrik Yembun, Kampung Banfot, Syubun, Iwi dari Distrik fef, Kampung Ayawit dan Kampung Ruvewes dari Distrik Miyah.

Baca juga: Jokowi ingatkan SK Perhutanan Sosial bisa dicabut jika tidak produktif

 

Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2023