Kami akan komunikasikan dengan Dinas Koperasi UMKM Kota Surabaya agar aspirasi warga ini segera direalisasikan.Surabaya (ANTARA) - Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Kota Surabaya menyatakan koperasi kampung di Kota Pahlawan, Jawa Timur, perlu didirikan sebagai upaya mencegah aksi rentenir.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno dalam keterangannya di Surabaya, Selasa, menyatakan mendukung berdirinya koperasi sebagai wadah aktivitas ekonomi warga kampung.
"Kami akan komunikasikan dengan Dinas Koperasi UMKM Kota Surabaya agar aspirasi warga ini segera direalisasikan," kata Anas.
Baca juga: LPDB-KUMKM telah salurkan dana bergulir Rp1,24 triliun hingga Oktober
Pernyataan Anas tersebut disampaikan setelah mendapat keluhan saat kegiatan reses di perkampungan Nginden Jangkungan, Sukolilo, belum lama ini.
Menurutnya, dengan ada koperasi, warga bisa leluasa mengakses bantuan pemodalan usaha dan juga bisa terhindar dari jeratan para rentenir atau orang yang menawarkan pinjaman dana secara ilegal (tidak diawasi oleh lembaga hukum maupun mendapat izin resmi).
"Nanti kami bantu koneksikan dengan program bantuan usaha dari PT Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama (BPR SAU) yang bunganya sangat rendah. BPR SAU merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kota Surabaya," katanya
Apalagi, lanjut dia, banyak warga RW 07 Nginden Jangkungan yang mempunyai keterampilan seperti membuat kue, membuat minuman sinom, bubur ayam, menjahit, dan beberapa bentuk keterampilan lainnya.
"Tapi sayangnya belum terwadahi. Selama ini mereka ini berjalan sendiri-sendiri, tidak terarah. Padahal kalau diarahkan dan mendapat pembinaan intensif, bisa membantu kebutuhan ekonomi keluarga," katanya.
Baca juga: KUD Mino Saroyo Cilacap jadi percontohan koperasi perikanan
Salah seorang warga RT 04/RW 07 Nginden Jangkungan Nailil Munah mengaku tidak sedikit warga setempat yang terjerat utang rentenir bank-bank kecil.
"Banyak bank-bank swasta yang menawari kredit dengan bunga yang relatif tinggi. Karena ibu-ibu ini perlu, tetap ambil pinjaman itu. Kami sebenarnya tidak berharap seperti itu," ujarnya.
Nailil mengatakan, warga mengambil pinjaman, untuk menutupi kebutuhan ekonomi dan modal usaha.
"Kami butuh koperasi. Dulu sebenarnya mau didirikan koperasi oleh Bu Gubernur, tapi entah sampai sekarang belum ada," ujarnya.
Menurut Nailil, koperasi bisa menjadi wadah simpan pinjam warga dengan bunga relatif rendah.
"Juga menjadi wadah warga yang usaha UMKM. Entah itu soal pinjaman modal, pelatihan, pemasaran atau bentuk-bentuk untuk pengembangan usaha," katanya.
Pewarta: Abdul Hakim
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2023
