Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN Dr. Bonivasius Prasetya Ichtiarto menyampaikan bahwa aplikasi yang telah digunakan di beberapa daerah itu dimutakhirkan pada Oktober 2023.
"Ada beberapa indikator yang kita tambahkan di dalam aplikasi Siperindu. Kemudian, ada dashboard juga, itu penting bagi kepala daerah melihat bahwa ada indikator utama yang bisa menggambarkan ada ancaman atau early warning terhadap permasalahan kependudukan," katanya di Kantor BKKBN, Jakarta, Kamis.
Ia menjelaskan bahwa fitur baru dalam aplikasi Siperindu menampilkan pilihan solusi dan langkah mitigasi yang bisa dijalankan oleh kepala daerah sesuai dengan kondisi di daerah.
"Jadi, dalam dashboard itu ketika muncul permasalahan tentang kependudukan, ada solusi-solusi yang diberikan dari BKKBN, dengan data yang diolah bersama para peneliti yang menganalisis," katanya.
"Misalnya, dalam suatu daerah angka kelahiran total atau TFR-nya tinggi, diberikan beberapa solusi yang bisa diambil secara teknikal," ia menambahkan.
Ia mengemukakan bahwa aplikasi Siperindu nantinya dapat diintegrasikan dengan aplikasi lain yang dikembangkan oleh pemerintah daerah.
"Tahun ini baru mau kita monitor berapa yang menggunakan. Kadang-kadang ada beberapa kabupaten/kota yang sudah mempunyai aplikasi sendiri, itu nanti bisa digabungkan, yang tidak ada di aplikasi daerah bisa mengambil di Siperindu," ia menerangkan.
Dari Siperindu, BKKBN dapat memantau apakah kepala daerah yang mengakses aplikasi sudah menerapkan pilihan solusi dalam Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) di daerah.
"Nanti bisa kita cek dan pantau berdasarkan implementasinya," kata Bonivasius.
BKKBN juga meluncurkan laporan kependudukan sebagai langkah awal menuju satu data kependudukan untuk Indonesia.
"Dari laporan tersebut, layout-nya sudah menarik, kita dengan cepat bisa menemukan, di daerah ini TFR-nya sekian, di daerah ini pengendalian penduduknya bagaimana. Ke depan kita akan perbaiki dengan mendetailkan, mungkin ada satu boks khusus untuk analisis secara mendalam," kata Bonivasius.
Ia menyampaikan bahwa BKKBN pada tahun 2024 akan membuat laporan kependudukan tingkat provinsi.
"Anggarannya sudah ada, dan saat ini kan baru nasional. Ke depan, yang laporan provinsi, itu bisa nyambung juga ke Siperindu tadi, ada integrasi," katanya, menambahkan, "Tahun depan kita coba juga integrasi dengan level bawah, yakni rumah data kependudukan."
Ia mengatakan bahwa data-data kependudukan yang ada di Siperindu maupun Kampung Keluarga Berkualitas berasal dari data desa dan kelurahan yang ada di rumah data kependudukan.
"Jadi sistem informasi kependudukan yang akan kami bangun dimulai dari Siperindu. Kalau untuk level desa itu Kampung Keluarga Berkualitas, dinaikkan datanya menjadi Siperindu, dan data mentahnya by name by address itu ada di rumah data kependudukan," ia menjelaskan.
"Ke depan juga akan kita buat tabel dinamis, misalnya dari kampus butuh jumlah anak stunting seluruh Indonesia, atau TFR seluruh Indonesia, bisa diunduh dalam format tabel," katanya.
Baca juga:
Kemenkominfo periksa dugaan bocornya 337 juta data kependudukan
BKKBN: Masalah kependudukan harus diselesaikan secara menyeluruh
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2023
