Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Lampung Barat Sugeng Raharjo saat dihubungi dari Lampung Selatan, Kamis, mengatakan melalui kegiatan tersebut diharapkan penurunan kasus stunting dapat tercapai, mengingat pemerintah telah menetapkan stunting sebagai isu prioritas nasional.
"Komitmen tersebut terwujud dalam masuknya stunting ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dengan target penurunan yang cukup signifikan dari kondisi 27,6 persen pada tahun 2019, diharapkan menjadi 14 persen pada tahun 2024 mendatang," katanya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, kata dia, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melakukan terobosan dalam menurunkan prevalensi stunting melalui pendampingan keluarga.
Baca juga: Ketua PKK Lampung ajak kader jadi motor penggerak atasi stunting
"Pendampingan dilakukan berkesinambungan mulai dari calon pengantin, Ibu hamil dan pascapersalinan serta bayi hingga umur dua tahun, yang dilakukan oleh kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang ada di setiap pekon atau kelurahan," katanya.
Ia juga mengatakan, dengan pendampingan yang melekat pada keluarga diharapkan semua faktor risiko stunting dapat diidentifikasi sejak dini dan dilakukan upaya untuk meminimalisir faktor risiko tersebut.
"Tim pendamping keluarga tersebut terdiri dari tiga unsur yaitu bidan dan tenaga kesehatan, kader PKK, dan kader KB yang dibentuk di tingkat desa dan kelurahan," ujarnya.
Menurut dia, hal tersebut diharapkan dapat mengintervensi penurunan stunting di Lampung Barat.
"Dengan demikian, diharapkan mendapatkan solusi setiap permasalahan, memperoleh pelayanan yang tepat pada kasus stunting yang sulit, sesuai rencana tindak lanjut yang akan diberikan oleh tim pakar audit kasus stunting," ujar dia.
Baca juga: BKKBN Lampung: Penapisan kesehatan calon pengantin bisa cegah stunting
Ia mengemukakan Kabupaten Lampung Barat berdasarkan data penimbangan pada bulan Agustus 2022 lalu memiliki balita stunting sebanyak 1.058 anak dari 19.982 balita.
"Dengan lokasi terbanyak di Kelurahan Sekincau yaitu 52 balita dan di Pekon Tugu Ratu, Kecamatan Suoh sebanyak 41 balita," ucapnya.
Oleh karena itu, Kelurahan Sekincau dan Pekon Tugu Ratu dipilih menjadi lokus audit kasus stunting pada tahun 2023.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKB-PPPA) Kabupaten Lampung Barat Danang Harisuseno mengatakan tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut sebagai salah satu upaya pemkab setempat untuk mencari penyebab terjadinya stunting pada balita sehingga ke depan dapat diidentifikasi.
"Selain itu, juga menjadi salah satu sarana bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk melihat sejauh mana penanganan stunting di Bumi Sai Betik Beguai Jejama," kata Danang.
Baca juga: Dinkes Lampung sebut perbanyak konsumsi protein hewani cegah stunting
Sebelumnya Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah dilakukan audit kasus stunting pada 20 September 2023 lalu yang titik lokusnya di Kelurahan Sekincau dan Pekon Tugu Ratu Kecamatan Suoh
Pewarta: Riadi Gunawan
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2023
