"Politik identitas berbasis agama justru mencederai kesakralan dan kesucian agama. Hal itu karena agama diperalat untuk kepentingan politik seseorang atau sekelompok orang demi meraih kemenangan," ucap Profesor Zainal Abidin,di Palu, Sabtu malam, terkait dengan pencegahan politik identitas pada Pemilu 2024.
Prof Zainal yang juga pakar pemikiran Islam modern dari Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu mengatakan politik identitas berbasis agama sesungguhnya hanya akan menciptakan perpecahan dan merusak keharmonisan hidup masyarakat dalam konteks bernegara.
"Oleh karena itu, politisasi agama atau politik identitas jangan dilakukan dan diterapkan oleh semua pihak, utamanya peserta pemilu ataupun tim pemenangan dari peserta pemilu," ujar Zainal yang juga Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sulawesi Tengah.
Baca juga: FKUB Sulteng: Rumah ibadah bukan tempat kampanye
Ia menegaskan penggunaan teks atau ayat suci agama dalam sosialisasi pengenalan jati diri/identitas diri untuk meraih simpati masyarakat tidak boleh dilakukan.
"Jangan membawa atau menggunakan ayat suci agama untuk mendoktrin orang lain atau mencari simpati untuk mencapai perolehan suara terbanyak," kata Kiai Haji Zainal yang juga sebagai Rois Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Sebaliknya, ujar dia, agama harus ditempatkan pada tempatnya oleh semua pihak, sebab penggunaan politik identitas berbasis agama sangat kontradiksi dengan nilai-nilai ajaran setiap agama.
"Karena agama salah satu fungsinya untuk mendorong dan menginspirasi penganutnya mewujudkan perdamaian dan kemaslahatan bersama," ungkapnya.
Baca juga: Rektor UIN Palu: waspadai politisasi SARA pada Pemilu 2024
Pewarta: Muhammad Hajiji
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2023
