Dalam penanganan krisis pangan, pemerintah Indonesia fokus pada perlindungan kelompok rentan, termasuk keluarga petani dan nelayan, melalui dukungan stabilisasi pasar dan perlindungan sosialJakarta (ANTARA) - Utusan Khusus Presiden (UKP) RI, Muhammad Mardiono, mengungkapkan tiga isu pangan yaitu transformasi sistem pangan, status ketahanan pangan dan gizi, serta transformasi pangan berbasis pertanian (agrifood) Indonesia dalam Sidang Komite Ketahanan Pangan Global (Committee on World Food Security/CFS) di Roma, Italia.
”Hal pertama, sistem pangan pertanian harus bersifat holistik, saling terkait, dan multisektoral, sehingga tata kelolanya harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan dengan sinergi kebijakan di tingkat lokal, regional, dan nasional,” kata Mardiono dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
UKP RI Bidang Kerja sama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan itu menekankan tentang transformasi Indonesia yang bertujuan untuk menciptakan sistem pangan yang bergizi, inklusif, adil, berkelanjutan dan kuat, serta dibangun oleh sistem pangan lokal berdasarkan potensi lokal.
“Dalam penanganan krisis pangan, pemerintah Indonesia fokus pada perlindungan kelompok rentan, termasuk keluarga petani dan nelayan, melalui dukungan stabilisasi pasar dan perlindungan sosial,” katanya.
Kemudian isu kedua terkait upaya Indonesia yang selama ini telah mencapai kemajuan penting dalam peningkatan status ketahanan pangan dan gizi.
Mardiono dalam forum global tersebut, mengatakan Indonesia menjamin ketersediaan pangan bagi 273 juta masyarakat Indonesia dengan meningkatkan akses terhadap pangan yang lebih bergizi, aman, memadai, dan sehat.
Di isu ketiga, Mardiono mengatakan transformasi pangan berbasis pertanian memerlukan investasi untuk kapasitas penelitian, data, inovasi, dan teknologi.
Indonesia mengapresiasi dukungan berbagai pihak dalam bidang pangan, dan mengajak mitra di tingkat regional dan global untuk berkolaborasi konkret mulai dari sisi produksi, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas petani, hingga pendanaan bersama.
Indonesia, kata Mardiono, siap untuk melanjutkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan CFS guna mempercepat upaya menuju sistem pertanian pangan yang lebih tangguh dan berkelanjutan.
CFS adalah organisasi yang menjadi platform antar pemerintah dan multi-pemangku kepentingan yang mendukung ketahanan pangan dan gizi. Oleh karena itu CFS diharapkan mampu memastikan inklusivitas dan menyerap aspirasi semua pihak.
Lebih lanjut, Mardiono menekankan bahwa pembahasan soal pangan sangat strategis di tengah berbagai krisis global saat ini.
Akses pangan warga Palestina
Mardiono juga menyebut di tengah krisis pangan global saat ini, banyak warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak, menderita akibat konflik geopolitik dalam perang Israel dan Palestina di Gaza. Indonesia mengutuk keras kekerasan yang terjadi dan menimbulkan korban jiwa dan korban luka di Gaza.
“Pada kesempatan ini, izinkan saya sekali lagi menegaskan bahwa Indonesia mengutuk keras agresi yang terus-menerus dilakukan Israel di Jalur Gaza dan seluruh wilayah pendudukan di Palestina,” katanya.
Ia menyerukan pentingnya jaminan akses seluas-luasnya bagi warga Palestina terhadap makanan bergizi, aman, memadai, dan sehat serta hak atas air dan hak atas pembangunan.
“Tahun lalu, 1 dari 10 orang mengalami kerawanan pangan. Jika tren ini berlanjut maka tujuan mengakhiri kelaparan pada 2030 tidak akan mencapai,” ujar Mardiono.
Baca juga: UKP Mardiono: Perlu peta jalan turunkan mubazir pangan
Baca juga: Utusan Khusus Presiden tekankan strategi bijak hadapi El Nino
Baca juga: UKP Mardiono harap investasi Singapura perkuat ketahanan pangan RI
Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2023
