Trenggono: Regulasi berkualitas mampu percepat pembangunan sektor KP

 

Untuk itu, dia mengajak seluruh jajaran di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serius dalam membuat regulasi di bidang kelautan dan perikanan, sehingga bisa menjawab kebutuhan semua aspek, mulai dari industri, masyarakat pesisir hingga keberlanjutan ekologi.

“Mari kita lebih bisa introspeksi diri, saya juga demikian. Masih banyak pekerjaan rumah kita dan pekerjaan-pekerjaan besar yang sekarang ini sedang dalam proses. Ke depan KKP harus menjadi kementerian yang mampu mengangkat harkat dan martabat nelayan menjadi lebih sejahtera,” ujar Trenggono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Regulasi berkualitas, menurutnya mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mampu mendorong tumbuhnya industri perikanan di Indonesia.

“Tugas kita menyiapkan satu regulasi dengan memahami betul apa yang terjadi di lapangan, di masyarakat sana. Lalu akibat dari regulasi yang kita siapkan tumbuh ekonominya. Itu ukurannya,” ujar Menteri Trenggono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Menurutnya, peluang ekonomi di sektor kelautan dan perikanan belum sepenuhnya bisa dimanfaatkan lantaran terkendala regulasi. Sebagai contoh, belum adanya regulasi yang mengatur pemanfaatan perikanan di laut dalam padahal potensinya sangat besar.

Selain itu, sambungnya, potensi investasi pada komoditas perikanan laut alam pun cukup tinggi, ikan laut dalam banyak digunakan untuk kebutuhan industri farmasi.

Kebutuhan regulasi berkualitas juga sangat penting untuk mendukung pelaksanaan lima program ekonomi biru yang menjadi peta jalan pengelolaan sektor kelautan dan perikanan hingga 25 tahun ke depan.

Kelima program tersebut yakni perluasan kawasan konservasi laut, kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pembangunan budi daya berkelanjutan, pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pengelolaan sampah di laut.

Baca juga: HUT Ke-24, Menteri Trenggono Ingin Hadirkan Regulasi Berkualitas

Baca juga: KKP petakan 2.398 regulasi agar lebih ramah iklim investasi