Mamuju (ANTARA) - Provinsi Sulawesi Barat menerima penempatan 10 Kepala Keluarga atau 32 jiwa Transmigran Penduduk Asal (TPA) Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kepala Dinas Transmigrasi Provinsi Sulbar Ibrahim, di Mamuju, Selasa mengatakan 10 KK TPA itu akan ditempatkan di UPT Salulisu, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah.

"Selain menerima 10 KK TPA dari Yogyakarta, kami juga menerima delapan KK Transmigrasi Penduduk Setempat (TPS) yang akan ditempatkan di UPT Salulisu Kabupaten Mamuju Tengah," kata Ibrahim.

UPT Salulisu, kata Ibrahim, mampu menampung transmigran hingga 350 KK.

Baca juga: Keberlanjutan dan pengolahan lahan jadi tantangan program transmigrasi

Baca juga: Ribuan keluarga mendaftar program transmigrasi 2023


Ia berharap di tahun berikutnya transmigran dari luar Sulbar bisa lebih banyak sebab pada tahun-tahun sebelumnya, penempatan transmigran di UPT Salulisu mencapai 200 jiwa

"Kalau tahun lalu, satu kali penempatan paling sedikit 200 jiwa. Jadi kalau bisa, penempatannya paling tidak 100 sampai 200 jiwa sebab daya tampung UPT Salulisu itu hingga 350 KK. Jadi masih sangat memungkinkan untuk bertambah," kata Ibrahim.

Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya akan selalu berupaya memenuhi hak warga transmigran, mulai lahan usaha, rumah transmigrasi dan jamban keluarga (RTJK), sarana air bersih, fasilitas umum hingga infrastruktur lainnya.

"Sudah menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk membenahi itu sesuai kemampuan anggaran yang ada, baik itu APBD maupun APBN," ujar Ibrahim.

Ia juga menyampaikan bahwa pada pertengahan November 2023, Provinsi Sulbar akan kembali menerima sebanyak 10 KK dari TPA Jawa Barat.

"Nantinya mereka akan ditempatkan di UPT Tanjung Cina Kabupaten Pasangkayu," kata Ibrahim.

Sementara, Direktur Fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk Kawasan Transmigrasi (FP3KT) Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kemendes PDTT Wibowo Puji Raharjo mengatakan transmigran tersebut telah mendapatkan pelatihan dari daerah asal.

"Mereka sudah mengikuti persiapan peningkatan kapasitas SDM selama enam hari di Balai Besar Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat di Yogyakarta," kata Wibowo.*

Baca juga: Kemendes PDTT: Peningkatan kemampuan pendamping jaga pembangunan desa

Baca juga: Pemerintah prioritaskan pengembangan eks transmigrasi di Rejang Lebong

Pewarta: Amirullah
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2023