Ribuan keluarga mendaftar program transmigrasi 2023

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengatakan masyarakat merespons dengan baik program transmigrasi pada 2023 yang terlihat dalam jumlah pendaftar mencapai ribuan keluarga.

“Program transmigrasi tahun ini banyak peminatnya, sekitar 5.701 kepala keluarga yang mendaftar dengan mayoritas keluarga berasal dari Pulau Jawa, secara khusus Provinsi DKI Jakarta, dan Pulau Bali,” kata Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kemendes PDTT Danton Ginting Munthe di Jakarta, Rabu.

Ia mencontohkan tentang data per minggu pertama pada Oktober 2023 menunjukkan daftar tunggu transmigran dari Provinsi Jawa Tengah mencapai lebih dari seribu keluarga, begitu pula dari Provinsi jawa Timur.

Dari jumlah itu, Kemendes PDTT baru bisa menempatkan 193 keluarga pada 2023.

Secara kapasitas, ia menyebutkan, lahan-lahan yang berpotensi menjadi lokasi transmigrasi sesungguhnya dapat menampung sekitar sembilan ribu keluarga.

Baca juga: Mendes PDTT: Program transmigrasi beri kontribusi perkembangan daerah

Namun, pihaknya harus memastikan bahwa program transmigrasi tidak sekadar memindahkan kemiskinan dari satu tempat ke tempat yang lain.

Oleh karena itu, pengembangan terkait dengan lahan-lahan tersebut dipastikan kembali masuk dalam program kerja 2024, sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Dalam RPJMN 2020-2024 tercatat 52 kawasan transmigrasi prioritas nasional dari 152 kawasan yang revitalisasi ditetapkan sebagai prioritas oleh Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar. Status dari 52 kawasan transmigrasi prioritas itu, meliputi tujuh kawasan berdaya saing, 33 kawasan mandiri, dan 12 kawasan berkembang.

Terkait dengan sisi wilayah penerima program transmigrasi, Danton menerangkan, pengelolaan lahan bukan lagi menjadi alasan utama melainkan kebutuhan akan transformasi sosial dan budaya di wilayah tersebut.

“Kami menerima laporan beberapa wilayah itu sudah memiliki akses yang baik, pembangunan infrastruktur dasar sudah selesai, namun mengajukan sebagai penerima program transmigrasi karena merasa perlu mengubah mentalitas kerja masyarakat setempat,” katanya.

Ia menilai kegiatan transmigrasi saat ini tidak lagi hanya berkenaan dengan program kerja untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan.

Baca juga: Di DPR, Mendes sodorkan konsep kepemilikan lahan komunal transmigrasi
Baca juga: Generasi milenial diajak dukung akselerasi program transmigrasi