Noken Payment merupakan aplikasi untuk memudahkan wajib pajak untuk membayar pajak. Dengan satu aplikasi, wajib pajak di Manokwari bisa membayar PBB P2, pajak restoran maupun pajak dan retribusi lainnya secara daring dan mudahManokwari (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, melakukan inovasi untuk meningkatkan efisiensi pembayaran pajak dengan digitalisasi pelayanan melalui aplikasi Noken Payment.
Bupati Manokwari Hermus Indou didampingi Sekda Manokwari Henri Sembiring, Plt. Kepala Bapenda Manokwari Sius N Yenu dan Deputi Kepala Perwakilan BI Papua Barat James Wilson Lumban Tobing meluncurkan aplikasi Noken Payment di Manokwari, Selasa.
"Noken Payment merupakan aplikasi untuk memudahkan wajib pajak untuk membayar pajak. Dengan satu aplikasi, wajib pajak di Manokwari bisa membayar PBB P2, pajak restoran maupun pajak dan retribusi lainnya secara daring dan mudah," kata Yenu.
Ia menjelaskan, Kabupaten Manokwari menjadi kabupaten pertama yang melakukan digitalisasi pembayaran pajak di Provinsi Papua.
Hal itu juga tidak terlepas dari dukungan Kantor Perwakilan BI Papua Barat yang telah memberikan perhatian, khususnya dalam hal regulasi untuk berinovasi dalam kanal-kanal digital Pemkab Manokwari.
"Kami juga mohon kepada BI Papua Barat agar seluruh bank BUMN di Kabupaten Manokwari dapat berkontribusi menyediakan kanal-kanal pembayaran untuk seluruh wajib pajak agar mempermudah pembayaran," ujarnya.
Ia menambahkan, penerimaan pajak dan retribusi di bulan pertama triwulan 4 Pemkab Manokwari telah mencapai 69,68 persen atau Rp44,5 miliar dari target tahun ini sebesar Rp63,9 miliar.
"Diharapkan Noken Payment mampu meningkatkan lagi efisiensi penerimaan pajak. Karena saat ini wajib pajak semakin mudah dan bisa membayar pajak dimana saja dan kapan saja," ungkapnya.
Bupati Manokwari Hermus Indou mengatakan, peningkatan dan efisiensi pembayaran pajak dan retribusi daerah menjadi fokus Pemkab Manokwari. Penerimaan pajak dan retribusi masih memberikan sumbangsih yang kecil untuk APBD Manokwari.
Ia menjelaskan, fiskal daerah Kabupaten Manokwari masih tergantung dari penerimaan dana transfer dari pemerintah pusat. Dari Rp1,4 triliun APBD Manokwari 2023, hampir Rp1,3 triliun merupakan anggaran yang bersumber dari dana transfer pusat.
"Tentu ini tidak mudah, tapi kita mencoba untuk mengoptimalkan dengan apa yang ada. Banyak potensi pajak dan retribusi yang sebenarnya belum bisa kita optimalkan. Digitalisasi pelayanan diharapkan mampu bisa menjawab itu semua," ujarnya.
Baca juga: BPKAD Manokwari tingkatkan kualitas OPD mengelola keuangan daerah
Baca juga: Pemkab tetapkan empat strategi pengembangan pariwisata di Manokwari
Baca juga: Kantor Pertanahan Manokwari dapat tambahan alokasi redistribusi tanah
Pewarta: Ali Nur Ichsan
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2023
