... potong anggaran kepresidenan... "Jakarta (ANTARA News) - Ketua DPP PKS, Indra, menegaskan, partai politik itu berjanji berjuang habis-habisan menolak kenaikan harga BBM bersubsidi di rapat paripurna DPR, Senin ini. Pemerintah bersama DPR akan membahas RAPBN Perubahan, materi pokok soal subsidi BBM ini.
"Insya Allah di rapat paripurna nanti Fraksi PKS akan berjuang optimal untuk menjalankan amanah membela dan memperjuangkan aspirasi rakyat untuk menolak kenaikan harga BBM," kata Indra di Jakarta, Senin.
Indra mengatakan dalam memperjuangkan penolakan kenaikan BBM tersebut Fraksi PKS tidak sendiri karena ada tiga fraksi lain di parlemen yang akan menolak kebijakan tersebut.
Selain itu menurut dia juga ada ratusan ribu "parlemen jalanan" dari berbagai elemen bangsa diseluruh Indonesia untuk menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.
"Pemerintah jangan buta dan tuli hatinya atas kesengsaraan rakyat sebagai dampak kenaikan harga BBM yang berdampak naiknya harga sembako, naiknya harga2 barang, naiknya biaya transportasi, naiknya biaya hidup, menurunnya daya beli," katanya.
Indra menjelaskan apabila APBN harus dihemat, maka jangan memotong anggaran yang terkait dengan kebutuhan dasar rakyat yaitu BBM. Seharusnya yang dipotong menurut dia adalah anggaran para pejabat.
"Selain itu potong anggaran kepresidenan. Anggaran para pejabat apabila dipotong, maka para pejabat tidak akan jatuh miskin," ujarnya.
"Pemerintah jangan buta dan tuli hatinya atas kesengsaraan rakyat sebagai dampak kenaikan harga BBM yang berdampak naiknya harga sembako, naiknya harga2 barang, naiknya biaya transportasi, naiknya biaya hidup, menurunnya daya beli," katanya.
Indra menjelaskan apabila APBN harus dihemat, maka jangan memotong anggaran yang terkait dengan kebutuhan dasar rakyat yaitu BBM. Seharusnya yang dipotong menurut dia adalah anggaran para pejabat.
"Selain itu potong anggaran kepresidenan. Anggaran para pejabat apabila dipotong, maka para pejabat tidak akan jatuh miskin," ujarnya.
Sudah beberapa kali PKS melontarkan ide berseberangan dengan Sekretariat Gabungan Koalisi Partai Politik, di mana para pendukung pemerintahan Susilo Yudhoyono ini bergabung. Presiden Yudhoyono sampai "menyerahkan" kepada rakyat, bagaimana harus menilai partai politik ini.
PKS menolak kenaikan harga BBM subsidi, di sisi lain setuju dengan penerapan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat berupa uang tunai Rp150.000 perbulan perrumah tangga miskin terdampak kenaikan harga BBM bersubsidi ini.
PKS memiliki tiga menteri di dalam Kabinet Indonesia Bersatu II; yang bisa diberhentikan presiden sebagai kepala pemerintahan jika partai politik pengusung ketiga menteri itu tetap berseberangan dengan alur Sekretariat Bersama Gabungan Partai Politik.
PKS dan unsur pimpinan puncaknya belakangan ini terlibat skandal korupsi importasi daging sapi dan skandal keuangan berlatar perempuan cantik.
(I028)
(I028)
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2013
INi bukti media menggiring opini publik untuk terus menyalahkan PKS