Surabaya (ANTARA) - Pimpinan DPRD Kota Surabaya mendorong pemerintah kota setempat untuk membuat program pengentasan pengangguran berbasis kota cerdas (smart city) dengan tujuan agar seluruh angkatan kerja bisa terlacak dan bisa dilakukan intervensi.

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti dalam keterangannya di Surabaya, Minggu, mengatakan dengan berbasis kota cerdas, tidak hanya para pencari kerja yang saat ini menganggur yang terdata, tetapi seluruh lulusan SMA atau SMK yang kesulitan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi karena keterbatasan biaya juga bisa terdeteksi.

"Semua data tersebut bisa terkover dalam platform digital. Bukan data terkumpul seperti saat ini. Semua didata dan baru dibuka kembali saat dibutuhkan. Data terkumpul itu harus ter-update dan sebagai masukan untuk pengambilan kebijakan," kata Reni.

Baca juga: Pimpinan DPRD: Atasi pengangguran di Surabaya dengan program konkrit

Menurutnya, data angkatan kerja lengkap dengan profil ter-update berbasis digital itu akan memudahkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam melakukan intervensi.

Begitu juga dengan lulusan SMA yang hendak melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, bisa diintervensi dengan beasiswa Pemuda Tangguh.

Reni menyebut target investasi di Kota Surabaya tahun ini sebesar Rp34 triliun. Artinya, dengan nilai investasi ini, kesempatan kerja makin terbuka. Ini juga bisa menyerap tenaga kerja sangat signifikan.

Reni berharap kesempatan itu bisa dibuat dengan maksimal. Jangan sampai tidak membawa dampak pada pengentasan pengangguran di kota ini.

Kesempatan investasi itu, lanjut dia, mestinya bisa dimaksimalkan jika semua berbasis digital dan terkoneksi dengan angkatan kerja.

Ia berharap agar digitalisasi penyerapan tenaga kerja ini menjadi komitmen bersama untuk mempercepat pengentasan pengangguran. "Saya memimpikan pemimpin, termasuk DPRD, tidak bisa tidur saat warganya nganggur, tidak punya penghasilan," kata Reni.

Semua harus memikirkan kebijakan untuk pengentasan pengangguran, termasuk program padat karya yang saat ini digalakkan. Sehingga, angkatan kerja dengan kemampuan dan keterampilan tertentu bisa diberdayakan.

Begitu juga dengan mengantarkan angkatan kerja dengan keterampilan mumpuni untuk mengisi pekerjaan. Hanya dengan program berbasis kota cerdas bisa ada solusi.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sebelumnya mengatakan dalam membangun kota itu tidak bisa kalau hanya pemerintah sendiri, melainkan pemerintah bisa merangkul semua pihak.

Ia mengatakan membuka peluang investasi di Surabaya yang berdampak pada warga, baik dari sektor lapangan pekerjaan maupun bentuk tanggung jawab sosial perusahaan untuk pembangunan kota.

Baca juga: DPRD Surabaya: Tangani serius persoalan pengangguran Kota Surabaya

Baca juga: DPRD sebut penanganan pengangguran di Surabaya masih jadi PR


Saat ini, kata dia, terdapat 80-95 persen mal di Kota Pahlawan yang menyerap tenaga kerja asal Surabaya.

Ia berharap mal di Surabaya dapat menyerap tenaga kerja minimal 40 persen warga ber-KTP Surabaya guna menurunkan angka pengangguran.

"Karena sekarang angka penganggurannya dari 9,7 persen turun menjadi 7 sekian persen. Di tahun ini saya ingin maksimal 4 persen, kemudian kemiskinannya bisa turun 2 persen," ucapnya.

Selain itu, pihaknya bekerja sama dengan perindustrian serta investor lainnya di Surabaya.

Pewarta: Abdul Hakim
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2023