Hal tersebut dikemas melalui diskusi publik program penguatan ekosistem kemitraan untuk pembangunan inovasi berbasis potensi daerah di Manokwari, Rabu.
"Kementerian sedang berusaha membuka sekat-sekat antara satuan pendidikan dengan lingkungan eksternal," kata Pelaksana Tugas Direktur Mitras DUDI Kemendikbudristek Uuf Brajawidagda.
Ia mengatakan sumber daya yang dimiliki oleh satuan pendidikan vokasi dapat dimanfaatkan pemangku kepentingan guna mengoptimalkan pengembangan potensi daerah.
Oleh karena itu, kata dia, koordinasi dan kolaborasi merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan program pembangunan inovasi yang berbasis pada potensi daerah.
Baca juga: Kemendikbudristek ajak seluruh pihak kuatkan pendidikan vokasi
"Tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Satuan pendidikan vokasi dan pihak eksternal harus saling mendukung," ucap Brajawidagda.
Ia menyarankan agar satuan pendidikan vokasi bersama pemangku kepentingan merumuskan strategi yang disesuaikan dengan kemampuan sumber daya di Papua Barat.
Kemudian, ditindaklanjuti peningkatan kerja sama dengan dunia usaha dan industri, sehingga pendidikan vokasi memberikan dampak positif bagi masa depan generasi muda Papua Barat.
"Lulusan pendidikan vokasi itu sudah terbiasa dengan pola belajar mandiri dan aktif," kata dia.
Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Papua Barat Yacob Fonataba menuturkan, pembangunan perlu digerakkan oleh strategi yang tidak hanya semakin efisien, tetapi juga mengedepankan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi.
Baca juga: Kemendikbudristek dorong peningkatan kolaborasi pendidikan vokasi
Menyikapi hal tersebut, kata dia, pemerintah daerah memiliki tugas untuk membangun dan memperkuat sistem inovasi daerah (SIDA) sebagai landasan kinerja pembangunan berbasis inovasi.
"SIDA merupakan kerangka membangun sinergi antara pemerintah daerah, swasta, perguruan tinggi, dan segenap pemangku kepentingan," ucap Fonataba.
Ia menyebut sejumlah persoalan penting di Papua Barat yang perlu mendapat perhatian khusus dan menjadi prioritas dalam pembangunan tahun 2023-2024.
Hal itu meliputi penanggulangan kemiskinan, penguatan daya saing ekonomi daerah, peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM dalam rangka mendukung bonus demografi.
Kemudian, pengelolaan SDA dan lingkungan hidup serta penanggulangan bencana, penguatan ketahanan pangan dan energi, pengurangan kesengajaan wilayah, optimalisasi tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah.
Baca juga: Kemendikbudristek: Pendidikan vokasi suplai SDM andal dan kompeten
"Perlu ada kolaborasi dan koordinasi berbagai pihak secara inovatif untuk mengatasi masalah pembangunan," ujar Fonataba.
Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2023
