"Selama ini Pemerintah Indonesia telah mengharapkan agar proses transisi demokrasi di Mesir dapat berjalan dengan baik, tertib dan damai," kata Menlu Marty dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Kamis.
Panglima Angkatan Bersenjata Mesir, Jenderal Abdel Fatah Al Sisi, pada Rabu malam waktu setempat (Kamis dini hari WIB) secara resmi mengumumkan peta jalan bagi masa depan Mesir sekaligus melengserkan Presiden Moursi dan menetapkan Ketua Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan tugas-tugas presiden.
Menurut Menlu Marty, selama ini Indonesia senantiasa mengharapkan agar prosea demokratisasi di negara Timur Tengah itu agar berjalan dengan lancar dan baik.
"Kiranya situasi di Mesir dapat segera pulih dan proses demokratisasi sesuai keinginan dan harapan bangsa dan rakyat Mesir akan terus bergulir," kata Marty.
Sementara terkait perlindungan warga negara Indonesia di Mesir, Menlu kemudian menyampaikan imbauan agar warga negara Indonesia senantiasa mematuhi hukum dan ketentuan setempat, menghindari tempat pengumpulan massa dan tidak melibatkan diri dalam masalah dalam negeri Mesir.
"Kami telah menginstruksikan KBRI di Kairo untuk senantiasa siap memberikan bantuan dan perlindungan yang diperlukan warga negara Indonesia," tegasnya.
Pengumuman peta jalan bagi rakyat Mesir dihadiri oleh Syeikh Agung Al Azhar Prof Dr Ahmed Al Tayeb, Pemimpin Gereja Koptik Baba Tawadrous II dan tokoh Oposisi Mohamed Elbaredai dan kalangan tokoh termasuk pemuda.
Meskipun telah dimakzulkan, presiden terguling Mohamed Moursi menolak pelengseran dirinya sebagai kepala negara Mesir dan menyatakan akan tetap mempertahankan keabsahannya.
Moursi yang dilengserkan setelah setahun menjabat presiden itu tetap meminta militer dan kepolisian untuk melindungi seluruh rakyat dan menjaga stabilitas keamanan.
Setelah ditunjuk sebagai penjabat presiden, Ketua Mahkamah Konstitusi Mesir dijadwalkan diambil sumpah jabatan pada Kamis (4/7) di depan Majelis Mahkamah Konstitusi.
Pewarta: Panji Pratama
Editor: Desy Saputra
Copyright © ANTARA 2013
