Pemerintah dan PLN perluas akses tenaga listrik secara adil

 

"Kami dari pemerintah terus  memperluas akses listrik agar bisa dinikmati masyarakat secara adil dari Sabang sampai Merauke. Kita ingin mengupayakan tenaga listrik yang merata," kata Koordinator Perlindungan Konsumen dan Usaha Ketenagalistrikan Ditjen   Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Ainul Wafa dalam sosialisasi peraturan penertiban pemakaian tenaga listrik di Kompas Gramedia Building, Jalan Palmerah Barat, Jakarta Pusat, Jumat.

Dalam penyediaan tenaga listrik, terdapat lima prinsip yang disebut 5K untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan energi listrik di masyarakat. Prinsip tersebut yaitu kecukupan, keandalan, keberlanjutan, keterjangkauan, dan keadilan dalam mengimplementasikan kebijakan di program ketenagakerjaan.

Ainul menyebut sudah menjadi kewajiban PT PLN untuk memberikan pelayanan yang baik, melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang timbul, dan bertanggung jawab apabila terjadi kelalaian yang mengakibatkan kerugian pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.

Lalu, hak konsumen yakni mendapatkan pelayanan yang baik, mendapatkan tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu keandalan yang baik, dan memperoleh haknya yang baik.

Selain itu, pemerintah bersama PLN UID Jakarta Raya juga terus mengedukasi masyarakat untuk tidak tertipu dengan orang yang mengaku-ngaku dari PLN.

"PLN sekarang tidak menerima pembayaran tunai di tempat karena itu sudah ada pakem, kalau bayar di tempat itu bukan PLN. Semua pembayaran tanpa tunai, ada sistem yang terpantau. Nanti dari ombudsman juga ikut mengawasi," ujar Ainul.

Selain itu, masyarakat juga diminta untuk menghubungi pihak PLN langsung jika ditemukan adanya masalah listrik di rumah.  

Ainul menjelaskan berdasarkan kajian Institut Teknologi Bandung (ITB), jika target penurunan susut jaringan tenaga listrik selama periode 2021-2027 sebesar dua persen, maka akan ada penambahan investasi sebesar Rp43 triliun di luar Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).

Adapun anggaran penurunan susut jaringan dipergunakan untuk investasi pada jaringan transmisi tegangan tinggi, gardu induk, jaringan tegangan menengah, jaringan tegangan rendah, dan sambungan rumah.

Lebih lanjut, Ainul mengimbau masyarakat ataupun seluruh elemen untuk mengecek instalasi kelistrikan dengan memastikan instalasi listrik tidak bermasalah dan memiliki Sertifikat Laik Operasi (SLO).

Selain itu, mengecek tagihan rekening listrik berkala untuk memastikan tidak ada tunggakan pembayaran. Terakhir, memastikan kWh Meter berfungsi normal dan segel terpasang dengan baik.

"Lalu memastikan listrik yang mengalir ke rumah adalah listrik yang resmi terdaftar sebagai pelanggan PLN," ucap Ainul.