Batam (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) beserta seluruh pemerintah kabupaten dan kotanya, terkait upaya pemulihan pertumbuhan ekonomi dan upaya pengendalian inflasi.
 
Tito mengatakan, angka inflasi di Kepri pada bulan Oktober 2023 yang berada di angka 2,46 persen lebih rendah dari angka inflasi nasional yang berada di 2,56 persen. Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi, Kepri juga berada di atas nasional (5,1 persen) yakni 5,47 persen.
 
"Angka ini sudah bagus namun kita harus perhatikan juga akses ke beberapa daerah itu cukup sulit, sehingga jangan sampai kita terlena dan terus mengendalikan inflasi," ujar Tito usai rapat koordinasi evaluasi target pendapatan, realisasi belanja daerah dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi daerah bersama Kepala Daerah Provinsi Kepri, di Batam Kepulauan Riau, Jumat.
 
Tito menyebutkan bahwa, angka inflasi yang lebih rendah dari inflasi nasional tersebut harus tetap diperhatikan oleh Pemerintah Provinsi Kepri mengingat kontur geografis Kepri yang terdiri dari banyak pulau membuat akses ke sejumlah daerah menjadi sulit.
 
Berkaitan dengan postur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi Kepri, sebagian besar kabupaten dan kota di Provinsi Kepri masih bergantung dengan transfer dana dari pemerintah pusat.
 
Hanya Pemerintah Kota Batam dan Pemerintah Provinsi Kepri yang memiliki kapasitas fiskal yang kuat, ditandai dengan jumlah porsi pendapatan asli daerah dan transfer dari pemerintah pusat yang hampir seimbang.
 
Untuk itu,  dia menyampaikan pesan agar pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Kepri lebih giat lagi melakukan terobosan untuk menyerap pendapatan asli daerah.

Tito juga menyebut bahwa investasi adalah kunci untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD), sehingga ia berharap seluruh kepala daerah bisa mendukung investasi di Kepri.
 
"Tujuan pemekaran daerah itu supaya daerah bisa mandiri tidak sepenuhnya bergantung dari pemerintah pusat, karena itu sektor swasta memang harus didorong supaya daerah bisa punya sumber penghasilan yang lebih banyak," katanya.
 
Sementara itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan apresiasinya untuk Menteri Dalam Negeri yang terus melakukan pengawasan dan pembimbingan ke pemerintah daerah.
 
Ia menyebut banyak program pemerintah pusat yang membantu Provinsi Kepri. Salah satunya adalah program bantuan pangan pemerintah yang diberikan ke masyarakat.
 
"Bantuan pangan pemerintah dari bapak Presiden terbukti berhasil mengendalikan inflasi dan memenuhi kebutuhan masyarakat," kata dia.
 
Ansar juga mengungkapkan bahwa realisasi pendapatan Provinsi Kepri Tahun 2023 telah mencapai 79,77 persen. Ia optimis realisasi pendapatan Provinsi Kepri di akhir tahun nanti bisa melebihi target.

Baca juga: BPS : Perekonomian Kepri triwulan III-2023 tumbuh 0,42 persen

Baca juga: Mendagri: Kepri jangan terlena pertumbuhan ekonomi di atas nasional

Pewarta: Ilham Yude Pratama
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2023